MUARA TEWEH,Kalteng.co – Bupati Barito Utara, Shalahuddin, mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya serapan anggaran daerah yang baru mencapai 12 persen, jauh dari target 25 persen. “Pagi ini saya menerima laporan penyerapan anggaran baru mencapai 12 persen, sementara target yang diharapkan sekitar 25 persen. Artinya masih kurang 14 persen,” ujar Shalahuddin saat memimpin apel gabungan evaluasi kinerja ASN di halaman Kantor Bupati, Senin (20/4). Ia menegaskan bahwa penyerapan anggaran menjadi indikator penting kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, pergerakan anggaran akan berdampak langsung pada pembangunan dan perekonomian daerah.
“Kita akan dianggap bekerja apabila penyerapan anggaran bergerak. Kalau masih nol, berarti tidak bekerja,” tegasnya. Bupati menyebutkan terdapat tiga instansi dengan serapan anggaran di bawah 10 persen, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanian (Distan), dan RSUD. Ia meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh agar kondisi tersebut tidak terulang di tahun berikutnya. Meski demikian, ia juga memahami bahwa beberapa instansi memiliki mekanisme pembayaran yang baru dapat direalisasikan setelah pekerjaan selesai.
Selain itu, Shalahuddin menyoroti capaian indeks pencegahan korupsi atau Monitoring, Controlling, Surveillance and Prevention (MCSP) yang masih berada di posisi terakhir se-Kalimantan Tengah. “Indeks pencegahan korupsi kita masih di posisi terakhir. Ini penilaian yang buruk,” ujarnya. Ia pun mengajak seluruh ASN untuk meningkatkan kinerja agar pada akhir tahun Barito Utara dapat masuk tiga besar terbaik di tingkat provinsi.
Bupati juga menyinggung hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah yang masih memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Barito Utara. Ia berharap ke depan daerah tersebut dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana pernah dicapai di tingkat provinsi. “Hal positif itu harus kita bawa ke Barito Utara, agar ke depan kita bisa meraih WTP,” pungkasnya. (hms)
