DPUPR Kalteng Tegaskan Komitmen Lanjutkan Proyek Prioritas, Meski dengan Skema Pembayaran Bertahap

PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah, Prof. Dr. Ir. Juni Gultom, ST., MTP., menegaskan, bahwa pihaknya tetap berkomitmen melanjutkan sejumlah proyek infrastruktur strategis di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi dalam perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun 2025.

Dijelaskan Juni, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan DPRD Kalteng, telah disepakati skema teknis pembayaran bertahap untuk proyek-proyek yang dinilai mendesak dan memiliki nilai strategis tinggi bagi masyarakat.

“Kondisi fiskal kita memang sedang mengalami tekanan, namun pembangunan harus tetap berjalan. Oleh karena itu, kami bersama DPRD menyepakati skema pembayaran bertahap, di mana pelaksanaan fisik bisa dilanjutkan tahun ini dan sisa pembayaran akan dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya,” ungkapnya, Rabu (02/07/2025).

Dari total 44 paket pekerjaan infrastruktur jalan yang telah dirancang dalam tahun ini, Dinas PUPR mencatat sekitar 20 persen di antaranya dapat dilanjutkan oleh penyedia jasa konstruksi dengan sistem multi years payment, sedangkan sisanya hanya dapat dijalankan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia saat ini.

“Kami sangat menghargai komitmen para kontraktor yang tetap bersedia bekerja di tengah kondisi seperti ini. Tentu ini melalui penilaian ketat dan pengawasan agar kualitas dan akuntabilitas tetap terjaga,” jelas Juni Gultom.

Ia juga menegaskan, bahwa Dinas PUPR Kalteng akan memprioritaskan proyek-proyek yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, seperti peningkatan jalan penghubung antarkabupaten, akses kawasan pertanian, serta infrastruktur pendukung ekonomi daerah.

“Fokus kami adalah efisiensi dan efektivitas. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan dampak bagi masyarakat. Prinsip ini menjadi dasar dalam menetapkan skala prioritas,” ujarnya.

Di tengah situasi fiskal yang penuh tantangan, lanjutnya, pemerintah daerah dituntut untuk lebih inovatif dan adaptif dalam merancang strategi pelaksanaan pembangunan, termasuk melalui pendekatan alternatif pembiayaan yang tidak membebani keuangan daerah secara langsung.

“Kami optimis, dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan DPRD, pembangunan infrastruktur di Kalteng akan tetap bergerak, meskipun dengan skema yang lebih realistis dan bertahap,” pungkas Juni Gultom. (pra)

EDITOR : TOPAN