Kemendagri Dorong Daerah Tingkatkan Kualitas Pengelolaan APBD Melalui IPKD 2025
JAKARTA, Kalteng.co – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, mengajak seluruh pemerintah daerah untuk semakin memperkuat kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ajakan tersebut di sampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Kick Off Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024, Tahun Ukur 2025 di Hotel Horison Arcadia Mangga Dua, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Menurut Yusharto, IPKD hadir sebagai instrumen penting untuk mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah secara objektif dan terukur. “Melalui IPKD ini, kita ingin menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang mencerminkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Penginputan IPKD dapat menjadi momentum peningkatan kualitas pengelolaan APBD yang lebih baik,” ujarnya.
Yusharto menjelaskan, bahwa IPKD tidak hanya berperan sebagai alat evaluasi, tetapi juga menjadi peta pembinaan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih akurat dan tepat sasaran. Hasil pengukuran IPKD, lanjutnya, dapat menjadi rujukan penting dalam memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program daerah agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan.
Untuk Tahun Ukur 2025, pelaksanaan IPKD menghadirkan sejumlah penyempurnaan di bandingkan edisi sebelumnya. Pembaruan tersebut mencakup:
1. Penyempurnaan indikator penilaian,
2. Penguatan aspek transparansi,
3. Penyesuaian metode pengukuran agar lebih mencerminkan kondisi fiskal daerah secara aktual dan adil.
Yusharto Mengajak Seluruh Pemda Untuk Lebih Proaktif
“Pembaruan ini kami lakukan untuk memastikan IPKD tetap relevan dengan dinamika kebijakan keuangan nasional, serta mendorong pemerintah daerah semakin disiplin dalam pengelolaan APBD,” jelas Yusharto.
Meski terdapat perbaikan dari tahun ke tahun, Yusharto mengakui bahwa masih ada tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Berdasarkan hasil IPKD sebelumnya, seluruh 34 provinsi telah menyelesaikan penginputan secara lengkap. Namun, beberapa pemerintah kabupaten dan kota masih belum melakukan penginputan secara menyeluruh.
Kendati demikian, ia menuturkan adanya tren positif melalui berkurangnya jumlah daerah yang tidak memperoleh predikat penilaian. Hal tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran pemerintah daerah terhadap pentingnya pelaporan dan transparansi keuangan.
Di akhir sambutannya, Yusharto mengajak seluruh pemda untuk lebih proaktif dan berkomitmen dalam memastikan penginputan IPKD di lakukan tepat waktu, valid, dan sesuai ketentuan.
“Melalui kegiatan Sosialisasi dan Kick Off ini, kami berharap tim IPKD di provinsi, kabupaten, dan kota dapat memahami teknis penginputan serta segera memulai proses pengumpulan dan penginputan data IPKD,” pungkasnya. (pra)
EDITOR: TOPAN
