PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Kabar gembira menghampiri para Aparatur sipil negara di Kalimantan Tengah. Itu karena pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 69,7 miliar untuk tunjangan hari raya.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, H. Nuryakin menyampaikan, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran telah menandatangani Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 5 Tahun 2024 tentang THR dan TPP. Dana tersebut akan diberikan kepada pejabat negara, anggota DPRD, dan ASN, dan akan dicairkan pada 2 April 2024 mendatang.
Paling cepat THR akan dibayarkan 10 hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah, sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Pemprov telah menyiapkan dana sebesar Rp 69,7 miliar, dengan rincian Rp 65,5 miliar untuk THR bagi 8.905 PNS, Rp 16,6 juta untuk kepala daerah (KDH/KWDH) atau gubernur dan wakil gubernur, Rp 271,9 juta untuk anggota DPRD, dan Rp 3,8 miliar untuk 956 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK),” sebut Nuryakin.
Meski THR bagi aparatur sipil negara sudah pasti akan dibayarkan, disisi lain sebagian buruh sawit di Kalteng masih menunggu kepastian, apakah mereka akan menerima THR atau tidak.
Seperti diutarakan Yon (22), buruh sawit asal Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang telah bekerja di empat perusahaan di Kalteng. Meski sudah hampir dua tahun bekerja, ia belum pernah mendapatkan THR. Menurutnya, hal ini disebabkan karena ia bekerja dengan status kontrak yang tidak menjamin THR.
Sekretaris Serikat Pekerja Kelapa Sawit Indonesia (Sepasi) Kalteng, Dianto Arifin, menjelaskan bahwa banyak buruh sawit di Kalteng yang masih bekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), sesuai dengan UU Cipta Kerja. Mereka tidak mendapatkan jaminan THR dan hanya dipekerjakan saat diperlukan oleh perusahaan.
Dengan adanya situasi ini, buruh sawit berharap tidak hanya akan mendapatkan THR, tetapi juga mendapatkan jaminan kesehatan yang lebih baik di masa mendatang. (pra)
EDITOR: TOPAN
