Wagub Dorong Evaluasi Pembangunan Kalteng yang Lebih Terukur Lewat Rakordalev 2025
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. menekankan pentingnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagai langkah memastikan arah pembangunan tetap berada di jalur yang tepat.
Hal tersebut disampaikan Edy saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev) Triwulan III Tahun 2025, yang digelar di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Kota Palangka Raya, Senin (3/11/2025).
Mewakili Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, Edy menyampaikan bahwa Rakordalev menjadi forum strategis dalam menilai capaian program pembangunan serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi di lapangan.
“Rakordalev bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang strategis untuk melihat sejauh mana kinerja pembangunan daerah sudah sejalan dengan target yang telah kita tetapkan bersama,” ujar Edy.
Menurutnya, tahun 2025 menjadi periode yang penuh dinamika, terutama dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menuntut setiap perangkat daerah agar semakin cermat dalam mengelola program kerja.
“Meski fiskal kita terbatas, semangat membangun tidak boleh kendor. Fokus kita tetap pada program prioritas nasional dan daerah yang benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Edy juga menyoroti pentingnya percepatan sejumlah indikator pembangunan makro, seperti pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, hingga peningkatan kualitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Edy menegaskan bahwa hasil evaluasi Rakordalev akan menjadi dasar penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun berikutnya, terutama dalam menyongsong program prioritas nasional tahun 2026.
Program-program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Lumbung Pangan, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Cek Kesehatan Gratis, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Ia juga menyinggung Program Kartu Huma Betang Sejahtera, yang dirancang sebagai langkah konkret Pemprov Kalteng dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat pada tahun mendatang.
“Kita harus pastikan seluruh perangkat daerah bekerja selaras, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sinergi dan konsistensi adalah kunci agar pembangunan Kalteng lebih terukur dan berdampak langsung bagi rakyat,” pungkasnya. (pra)
EDITOR: TOPAN
