Kurangi Beban RSUD Sampit, DPRD Kotim Dorong Penguatan Puskesmas untuk
SAMPIT, Kalteng.co – Lonjakan jumlah pasien di RSUD dr. Murjani Sampit menjadi sorotan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan dasar di tingkat kecamatan belum berjalan optimal.
Anggota Komisi I DPRD Kotim, Abdul Kadir, menilai tingginya beban pasien di rumah sakit daerah seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah.
“Banyak pasien dari kecamatan yang sebenarnya bisa ditangani di puskesmas. Ini menunjukkan fasilitas dan kapasitas puskesmas di daerah masih belum maksimal,” ujarnya, Sabtu (1/11/2025).
Menurut Abdul Kadir, Pemkab Kotim perlu menyusun strategi untuk memperkuat peran puskesmas, mulai dari fasilitas, tenaga medis, hingga status kelembagaannya. Beberapa puskesmas di wilayah tertentu bahkan dinilai layak ditingkatkan menjadi puskesmas pratama atau setara rumah sakit tipe D.
“Kalau puskesmas bisa melayani lebih banyak kasus dasar, masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Sampit hanya untuk berobat. Ini akan mengurangi beban RSUD sekaligus memudahkan warga,” jelasnya.
Politisi Partai Golkar ini juga menyoroti ketimpangan distribusi tenaga medis. Sebagian besar dokter dan perawat masih terkonsentrasi di perkotaan, sementara desa-desa terpencil kekurangan tenaga kesehatan.
“Pemerintah harus menempatkan tenaga medis secara merata. Jangan semua ingin bertugas di kota. Masyarakat di pelosok juga berhak mendapat pelayanan kesehatan yang layak,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa mutasi tenaga medis dari daerah ke kota tidak boleh dilakukan sembarangan. Sebaliknya, pemerintah perlu memberikan insentif atau penghargaan khusus bagi tenaga medis yang bersedia bertugas di daerah terpencil.
“Kalau semua tenaga medis pindah ke kota, siapa yang melayani warga di desa? Pemerataan tenaga medis itu bagian dari keadilan sosial,” ujarnya.
Abdul Kadir menegaskan, penguatan puskesmas bukan hanya soal sarana dan prasarana, tetapi juga pemerataan pelayanan publik yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.
“Ketika puskesmas berfungsi optimal, masyarakat lebih sejahtera dan kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat. Jangan sampai warga di pelosok merasa dianaktirikan,” pungkasnya. (oiq)
EDITOR: TOPAN
