Ketua Komisi I DPRD Barito Utara Soroti Infrastruktur dan Kelangkaan Bidan di Teweh Selatan
MUARA TEWEH, Kalteng.co-Upaya percepatan pembangunan di wilayah Kecamatan Teweh Selatan terus menjadi perhatian serius jajaran legislatif.
Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Teweh Selatan yang digelar Senin (9/2/2026), Ketua Komisi I DPRD Barito Utara, Hj. Netty Herawati, memaparkan sejumlah raport merah pelayanan publik yang perlu segera dibenahi pemerintah daerah.
Aspirasi yang disampaikan merupakan akumulasi dari berbagai jalur formal, mulai dari Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan, hasil reses, hingga konferensi kerja di lapangan.
Infrastruktur Jalan: Target Perbaikan Besar di 2027
Sektor infrastruktur dasar, terutama akses jalan, masih menjadi keluhan utama warga Teweh Selatan. Netty menilai, kondisi jalan yang mantap adalah kunci penggerak ekonomi desa.
“Teweh Selatan masih banyak jalan-jalan yang harus dibenahi. Kami mendorong pemerintah daerah agar di tahun 2027 semakin banyak program perbaikan jalan yang bisa kita laksanakan,” ujar Hj. Netty Herawati di hadapan peserta Musrenbang.
Kesehatan dan Pendidikan: Krisis Bidan Desa dan Kekosongan Guru
Dua sektor pelayanan dasar, yakni kesehatan dan pendidikan, tak luput dari sorotan tajam Komisi I. Netty mengungkapkan adanya ketimpangan distribusi tenaga kerja yang menghambat pelayanan masyarakat.
1. Minimnya Tenaga Bidan
Masyarakat mengeluhkan keterbatasan tenaga medis di tingkat desa. Di beberapa titik, pelayanan kesehatan hanya bergantung pada satu orang bidan.
“Banyak desa yang sampai saat ini hanya ada satu bidan. Jika yang bersangkutan berhalangan, pelayanan menjadi sangat terbatas. Kami berharap Dinas Kesehatan Barut segera menambah alokasi tenaga bidan di desa-desa tersebut,” tegasnya.
2. Penataan Ulang Penempatan Guru
Di bidang pendidikan, fenomena kekosongan guru akibat mutasi atau perpindahan tugas menjadi masalah klasik yang harus diselesaikan. Komisi I melalui Pokir dewan telah mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Barut untuk melakukan penyegaran dan penataan ulang (redistribusi) guru guna mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah.
Menanti Terangnya Desa Butong
Masalah ketersediaan listrik juga kembali mencuat, khususnya bagi warga Desa Butong. Hingga saat ini, warga masih menanti kepastian kapan jaringan listrik akan masuk ke permukiman mereka.
Netty menjelaskan bahwa usulan listrik pada tahun 2026 sempat mengalami hambatan administratif akibat adanya transisi kepimpinan di internal PLN setempat. “Mudah-mudahan di tahun 2027 Desa Butong sudah bisa teraliri listrik secara merata,” harapnya.
Evaluasi Layanan Berobat Gratis dan Peran Perusahaan
Meski Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah memberlakukan kebijakan berobat gratis cukup dengan KTP, Netty mencatat masih adanya kendala di lapangan, terutama bagi pasien kecelakaan.
“Masih banyak keluhan warga. Misalnya untuk luka kecil akibat kecelakaan, saat berobat di RS terkadang tetap diminta menggunakan BPJS. Hal-hal teknis seperti ini harus disinkronkan kembali,” jelas politisi perempuan tersebut.
Sebagai penutup, Ketua Komisi I ini memberikan pesan kuat kepada para pelaku usaha, baik di sektor pertambangan maupun perkebunan yang beroperasi di Teweh Selatan. Ia mendesak perusahaan agar tidak abai terhadap kewajiban sosialnya dalam mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur melalui program CSR yang tepat sasaran. (hms)
