Angka Stunting Kapuas Mengalami Penurunan

Angka Stunting
Drs. Septedy, M.Si

KUALA KAPUAS, Kalteng.co – Angka stunting Kapuas mengalami penurunan. Pemkab Kapuas melaksanakan rapat koordinasi evaluasi penanganan angka stunting di Kabupaten Kapuas, dengan acuan pencapaian di Tahun 2021.

Dalam rapat ini dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas, Drs. Septedy, M.Si dihadiri Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), Para Camat, dan Kepala UPT Puskesmas, Kamis (6/1/2022) di Aula Bappeda Kapuas.

Menurut Drs. Septedy, angka stunting di Kabupaten Kapuas sebelumnya 40 persen mengalami penurunan hingga 25 persen, sehingga perlu kerjasama stakeholder untuk pencapaian penurunan di Tahun 2022.

“Penurunan angka stunting berkat kerja keras semaunya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bekerja keras, sehingga angka stunting bisa turun hingga 25 persen dan ini sebagai acuan terget kita di tahun 2022,” kata Septedy, Kamis (6/1/2022).

Septedy menambahkan, tentu sudah dirumuskan bersama dan strategi untuk menurunkan angka stunting di Tahun 2022. Karena memang seluruh pemangku sudah mengetahui 20 indikator untuk penanganan stunting, dimana peran camat sangat penting membantu. Salah satu indikatornya kawasan rumah pangan lestari dari 214 desa hanya terbentuk di 60 desa saja.

“Rumah pangan lestari baru 2,8 sekian persen saja, dari jumlah desa yang ada di Kabupaten Kapuas. Tentu menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan, Pertanian dan Ketahanan pangan,” ungkap Sekda.

Baca Juga:  SMKN 3 Kuala Kapuas Pioner Program SMK Pusat Keunggulan di Kalteng

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kapuas ini, sesuai apa yang disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kapuas bahwa didalam Perpres Nomor 1 Tahun 2021, ternyata dari Dana Desa (DD) 20 persen dialokasikan untuk ketahanan pangan, dimana Camat harus mengetahui rencana kerja.

“Kemudian angka stunting harus satu data, dan juga tugas Camat memantau Kepala Desa, apakah sudah menganggarkan 20 persen dari DD untuk mendukung program ketahanan pangan di desa,” tegasnya.

Sedangkan l, lanjutnya, kalau untuk sanitasi dan air bersih tentu ada DD yang dialokasi untuk penanganan, dan ada anggaran dari Pusat melalui Dinas PUPR-PKP untuk penyediaan sumur bor Pamsimas, serta MCK Komunal. Sehingga seluruh data sudah disampaikan, yang mana sudah dilaksanakan serta yang akan dilaksanakan.

“Kalau ada bantuan dari Dinas Perikanan, dan Dinas Pertanian untuk satu kelompok harus difokuskan satu saja jadi sistem keroyokan kita kerja. Sehingga Camat bertugas memantau kelompok tersebut bekerja atau tidak,” pungkasnya. (alh)