Menurut Yohanes, sesuai yang dipaparkan oleh sekda dan timnya kenapa RPJMD ini harus berubah, adalah satunya karena kebijakan dari pusat, dan adanya pandemi Covid-19 atau bencana non alam.
“Karena sasaran pembangunan yang tertuang di RPJMD itu sasarannya itu sudah meleset karena refocusing anggaran, daya beli turun, dan pertumbuhan ekonomi juga terhambat, dan itu rata-rata hampir semua kabupaten di provinsi melakukan juga,” ucapnya.
Lanjut Ketua DPC PDI Perjuangan Kapuas ini, bencana covid-19 mempengaruhi seluruh sendi kehidupan dampaknya. Dan sudah dua tahun terjadi refocusing anggaran yang sudah direncanakan ada perubahan anggaran untuk penanganan pandemi.
Yohanes membeberkan, setelah diputuskan pada saat paripurna, dan disetujui rencana awal perubahan RPJMD 2018-2023, karena memang setelah melakukan konsul di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) memang tahun ini harus ada perubahan RPJMD
“Sebab ini dasar kita menganggarkan kebijakan,” tutupnya. (alh/uni)
