Bahing Djimat Pertanyakan Perkembangan Laporannya di Polda Kalteng

PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Bahing Djimat (67) melapor ke Mapolda Kalteng pada 28 Agustus 2020 lalu. Dia mengadukan dugaan tindak pidana memasukan keterangan atau data palsu dalam akta notaris dan keterangan yang bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Laporan yang dibuat pelapor (Bahing Djimat) sampai sekarang belum jelas perkembangannya di kantor polisi. Bahing Djimat melalui kuasa hukumnya yaitu Apriel H Napitupulu SH, Lailatul Jannah Riyani SH dan Wahyudi Pratiknyo SH mengharapkan Polda Kalteng bisa menindaklanjuti laporan kliennya. Apriel H Napitupulu SH selaku kuasa hukum Bahing Djimat menjelaskan, pada 28 Agustus 2020 kliennya mengajukan pelaporan tentang adanya tindak pidana memasukan keterangan / data palsu kedalam akta notaris dan keterangan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. “Setelah diajukan, sampai dengan saat ini kami belum juga mendapat balasan dari Kepolisian atas tindak lanjut laporan. Kami harap penyidik dapat segera melakukan penyelidikan terhadap terlapor,” ucap Apriel, Rabu (10/3/2021). Kembali dijelaskan Apriel, adapun menjadi dasar kliennya mengajukan laporan yakni PT Investasi Mandiri (IM) awalnya di didirikan Bahing Djimat dan Budiyanto Karwelo dengan akta autentik melalui Notaris Prasetyowati SH di Kota Depok tertanggal 27 Februari 2012. Pada saat dibuat akta tersebut, sambungnya, telah disetujui susunan pengurus perseroan yang terdiri dari, Bahing Djimat sebagai Direktur Utama sekaligus sebagai pemilik/pemegang saham perseroan sebanyak 500 lembar. Sedangkan Budiyanto Karwelo selaku Komisaris sekaligus pemilik/pemegang saham perseroan sebanyak 9500 lembar. “Sehingga seluruh jumlah saham perseroan berjumlah 10.000 lembar saham atau senilai Rp1 miliar,” jelas Apriel. Selanjutnya, akta dengan nomor 18 tentang pendirian PT IM mengalami perubahan dimana Notaris atas nama Setyowati kembali membuat akta nomor 1 tahun 2012, pada 9 Mei 2012 dan mendapat pengesahan dari Menteri Kum dan HAM pada 29 Mei 2012 dengan Nomor AHU-28912.AH.0101 tahun 2012. Kemudian pada 18 Desember 2015, jelas kuasa hokum, pelapor selaku Ditektur Utama PT IM bersama pemegang kuasa Budiyanto Karwelo serta tamu undangan RUPS Wira Putra menghadap notaris Irwan Junaidi, SH untuk membuat Berita Acara RUPS PT IM serta perubahan pengurus perseroan. “Dimana semula Bahing Djimat sebagai Direktur Utama dan Budiyanto Karwelo sebagai Komisaris, susunan tersebut kemudian berubah berdasarkan Akta Notaris Irwan Junaidi Nomor 52 tahun 2015 menjadi Bahing Djimat sebagai Direktur Utama, Wira Putra sebagai Direktur dan Budiyanto Karwelo sebagai Komisaris,” terang Apriel. Lebih lanjut diterangkan Apriel, pada 27 Maret 2019, timbul Akta Nomor 11 yang dibuat Notaris Suvinah SH MKn di Depok. Akta berisi tentang persetujuan pengalihan/penjualan saham milik Budiyanto Karwelo sebanyak 4.900 lembar saham perseroan kepada Viktor Rommel Latuheru. Sehingga atas terjadinya jual-beli tersebut, susunan pemegang saham perseroan menjadi, Viktor Rommel Latuheru sebanyak 4.900 lembar saham dengan nilai Rp Rp490 juta, Budiyanto Karwelo sebanyak 4.600 lembar saham dengan nilai Rp 460 juta dan Bahing Djimat 500 lembar saham dengan nilai Rp 50 juta. Setelah pelapor mempelajari dengan cermat isi akta pada 27 Maret 2019 Nomor 11 yang dibuat Notaris Suvinah, ternyata akta tersebut menurut versinya dibuat dengan memasukan keterangan-keterangan tidak benar/palsu. Hal ini cukup jelas tertulis dalam akta yang dibuat. Sehingga Bahing Djimat merasa ada yang tidak beres dalam PT IM. Bahkan, tanpa adanya komunikasi secara managerial serta alasan hukum yang sah dan jelas, tanggal 21 Agustus 2020, Terlapor mengirim surat kepada pelapor (Bahing Djimat) dengan perihal Pemberhentian sebagai Direktur Utama di PT IM. “Terlapor menggunakan alasan sebagai pemegang 95 persen saham menggunakan dasar akta Notaris Suvinah tanggal 27 Maret 2019 Nomor 11 yang dibuat berdasarkan keterangan yang menurut klien kami tidak benar. Untuk itu, kami minta Ditreskrimum Polda Kalteng dapat menindak lanjuti laporan tanggal 28 Agustus 2020 tersebut,” ungkapnya. Sementara, Viktor Rommel Latuheru (terlapor) saat ingin dikonfirmasi Jumat (11/3/2021) melalui pesan whatsapp, mengatakan sedang berada di luar dan melaksanakan meeting. Kemudian ia memberikan nomor kontak pengacaranya atas nama Anton. Setelah dihubungi, Anton mengaku belum mendapat kuasa untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan di PT IM. “Saya tidak berani untuk berkata panjang lebar dengan apa yang sedang terjadi di PT IM, karena belum diberi kuasa oleh Viktor Rommel Latuheru,” tandasnya. Sementara itu, Dirkrimum Polda Kalteng Kombes Pol Budi Hariyanto SIK MSi yang dikonfirmasi Kalteng.co melalui pesan whatsapp beberapa kali hingga Senin (15/3/2021) belum memberikan tanggapan.(pra)

Bahing Djimat Pertanyakan Perkembangan Laporannya di Polda Kalteng

Azuba

Palangka Raya Capai Suhu Tertinggi se-Indonesia, Ini Anjuran Wali Kota

Letkol Heri Pujiyanto Wafat, Duka Selimuti Korem 102/Panju Panjung

Operasi Patuh Telabang 2026 Segera Digelar, Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya Ajak Masyarakat Jadi Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas

PANTAS Genggam Tiket Pilkada

Gedung Dewan Disterilkan, 117 Pegawai Di-Rapid Test

Buruh Perkebunan dan Pertambangan Sasaran Bandar

Azuba

Wabup Barsel Sebut Disiplin Indikator Kualitas SDM

Achmad Diran Ajak Lansia Tak Takut Divaksin

Related Articles

Waspada Modus Baru! Bea Cukai Palangka Raya Endus Peredaran Liquid Vape Berisi Etomidate

Faridawaty Darland Atjeh Apresiasi Pembangunan Posko Terpadu GDAN, Wujud Nyata Perangi Narkoba di Kalimantan Tengah

‎Rekam Diam-Diam Bisa Berujung Masalah Hukum? Ini Penjelasan Adv. Benny Pakpahan, SH., MH.

DPR RI Turun ke Palangka Raya, Pengamanan Lapas Masuk Radar Pengawasan