Palangka Raya

Imbau Pemerintah Normalisasi Sungai Pasca Banjir

PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Ketua komisi II DPRD Kalteng Lohing Simon menyarankan kepada pemerintah, baik provinsi, kabupaten maupun kota, duduk bersama dalam satu meja membahas perencanaan penanganan bencana banjir di Kalteng.

Legislator yang membidangi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) ini memberikan masukan, agar pemerintah melakukan kajian terkait normalisasi sungai.

https://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.co

“Kami sarankan, setelah penanganan pasca banjir, pemerintah provinsi, kabupaten/kota segera berkordinasi untuk membuat kajian penanganan banjir. Masukannya lebih kepada normalisasi sungai. Dalam artian, saat sungai dangkal dilakukan pengerukan, sehingga disaat curah hujan tinggi, air dapat tertampung dan teraliri,” kata Lohing, Kamis (18/11/2021).

Menurutnya, penyebab bencana banjir di Kalteng tidak sertamerta dikarenakan faktor alam, melainkan ada faktor pendukung lain, mengakibatkan bencana banjir menjadi tidak terkendali.

https://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.co

“Kita lihat dulu sejarahnya. Sejak dulu, ketika curah hujan tinggi otomatis akan terjadi banjir. Namun semakin tahun, ketinggian banjir semakin tinggi hingga meluap ke permukaan tanah, saya menilai selain di pengaruhi oleh faktor alam juga didukung aktivitas manusia,” ujarnya.

Faktor dimaksud sebut Politikus PDI Perjuangan Kalteng ini, seperti eksploitasi kayu serta pembukaan lahan untuk dijadikan sektor perkebunan. Memang, pada saat itu tidak begitu kelihatan dampak akibatnya.

“Berdasarkan data yang kami himpun, terdapat pembukaan lahan seluas 2juta hektar, dan aktivitas yang menyebabkan pendangkalan sungai. Berdasarkan informasi yang ada, sekarang ini rata-rata sungai di daerah hulu banyak mengalami pendangkalan. Memang benar salah satu penyebabnya dikarenakan aktivitas penambangan, namun hal tersebut masyarakat lakukan semata-mata untuk bertahan hidup,” terang Lohing.

Pemerintah sebenarnya mengetahui dampak yang terjadi jika sungai mengalami pendangkalan. Namun sampai dengan saat ini, belum ada penanganan serius terkait hal tersebut.

“Terkait aktivitas yang mengakibatkan pendangkalan sungai, sampai saat ini tidak ada penanganan dari pemerintah. Sehingga disaat hujan lebat, luapan air lari kemana-mana. Oleh karena itu kami mengimbau, perlu ada kajian serius. Seperti normalisasi air sungai dan kajian lainnya,” tutup Lohing. (pra)

Related Articles

Back to top button