“Apabila tidak segera ditangani, bisa saja masyarakat berpikir adanya permainan antara pemerintah dan PBS. Hal inilah yang tidak kita inginkan karena pada dasarnya kita hanya ingin pemerintah bisa menegakan aturan seperti yang tertuang dalam Perda Nomor 7 tahun 2012, dimana PBS wajib membuat jalan khusus untuk angkutan mereka sendiri,” tandasnya.
Kendati demikian, ia menyarankan agar Pemerintah bisa membangun jembatan timbang di ruas jalan Palangka Raya – Kuala Kurun dalam rangka memperketat pengawasan terhadap angkutan yang melebihi kapasitas tonase jalan.
“Keberadaan jembatan timbang sangat penting untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap angkutan yang melebihi kapasitas tonase. Sehingga pembangunan jembatan timbang bisa menjadi salah satu solusi dalam mengurangi resiko kerusakan jalan dan kita meminta agar pembangunan jembatan timbang di ruas Palangka Raya – Kuala Kurun bisa segera di realisasikan oleh Pemerintah,” pungkasnya.(ina)
