PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Kalangan DPRD Kalteng mendesak Pemprov bersama aparat penegak hukum turun tangan untuk menindak tegas angkutan Angkutan Perusahaan Besar Swasta (PBS) Over Loading (Odol), khususnya angkutan Pertambangan dan Kayu Log yang ikut melintas di ruas jalan Palangka Raya – Kuala Kurun
Pasalnya, kerusakan ruas jalan Palangka Raya – Kuala Kurun akan semakin parah apabila Pemprov Kalteng bersama aparat penegak hukum tidak menghentikan angkutan yang ikut melintas di ruas jalan penghubung antar tersebut.
“Tidak hanya di dokumentasikan masyarakat dan disebarkan melalui platform media sosial, saya juga kerap dihubungi langsung oleh warga yang melintas terkait parahnya kerusakan ruas jalan Palangka Raya – Kuala Kurun karena dilintasi angkutan PBS. Hal ini seharusnya sudah cukup menjadi bukti, supaya pemerintah melalui dinas/instansi berwenang segera turun tangan, jangan malah dibiarkan,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Kalteng yang membidangi Bangunan dan Infrastruktur, HM Sriosako, saat dikonfirmasi Kalteng.co di gedung dewan, Selasa (21/6/2022).
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, angkutan PBS khususnya kayu log dan barubara yang melintas hingga menyebapkan kerusakan parah di ruas Palangka Raya – Kuala Kurun menuai protes keras dari masyarakat yang bermukin di seputaran jalan tersebut.
Bahkan masyarakat sempat melaksanakan pemblokiran jalan agar PBS tidak ikut melintas. Sehingga ia berharap agar insiden pemblokiran jalan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tidak terulang.
“Dulu masyarakat setempat juga telah melakukan berbagai upaya agar aspirasi mereka bisa didengar oleh Pemerintah. Mulai dari mengadukan kondisi kerusakan jalan, hingga melaksanakan aksi pemblokiran jalan karna sudah geram dengan angkutan PBS yang melintas di ruas Palangka Raya – Kuala Kurun hingga mengakibatkan kerusakan parah. Saya mengerti bagaimana perasaan masyarakat karena selain ke Pemerintah dan DPRD, ke mana lagi mereka harus mengadu,” ujarnya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalteng ini juga mengingatkan agar pemerintah tidak tutup mata terhadap masalah kerusakan ruas jalan tersebut, supaya masyarakat tidak beranggapan pemerintah terkesan membiarkan angkutan PBS dengan kapasitas Odol melintas.
