JAKARTA, Kalteng.co – Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara, Senin Senin, (17/11/2025) siang.
Raker dipimpin langsung Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, dengan agenda utama evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 serta pembahasan rencana program Kementerian PUPR untuk Tahun Anggaran 2026.
Dalam forum tersebut, Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Muhammad Syauqie, menyampaikan apresiasi atas kinerja anggaran yang telah dijalankan Kementerian PUPR. Menurutnya, sejumlah program infrastruktur yang telah terealisasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk di Kalimantan Tengah.
“Kami mengapresiasi kinerja dan program yang sudah dijalankan serta manfaatnya yang telah dirasakan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah,” ujar Syauqie.
Namun, Syauqie menegaskan bahwa Kalimantan Tengah masih menghadapi persoalan serius terkait kondisi infrastruktur jalan nasional. Berdasarkan data yang disampaikan, Kalteng menjadi provinsi dengan ruas jalan nasional rusak terpanjang di Indonesia, yakni mencapai 191,56 kilometer.
Ia memaparkan, terdapat 185,20 kilometer jalan berstatus agregat pada tujuh ruas jalan, sementara jalan beraspal dengan lebar hanya enam meter mencapai 552,86 kilometer. Selain itu, ada 76 titik rawan longsor di sepuluh ruas jalan serta enam ruas jalan yang rawan banjir.
“Kami melihat masih terjadi ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah di negeri ini. Ini harus menjadi perhatian serius Menteri Pekerjaan Umum,” tegas Syauqie.
Politisi muda asal Kalteng tersebut menekankan bahwa kerusakan jalan nasional di daerahnya berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat. Distribusi barang dan hasil alam terganggu, sehingga menahan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang sangat bergantung pada transportasi darat.
Lebih jauh, Syauqie mengungkapkan bahwa dalam APBN 2026, tidak terdapat alokasi anggaran pembangunan jalan nasional untuk Kalimantan Tengah. Anggaran yang tersedia hanya diarahkan pada kegiatan pemeliharaan dan pengawasan jembatan serta jalan, tanpa ada pembangunan baru.
“Kondisi ini memprihatinkan. Banyak jalan rusak yang sudah berubah menjadi bubur. Kalimantan Tengah membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat,” ucapnya di hadapan Menteri PUPR, Dodi Hanggodo.
Menutup penyampaiannya, Syauqie kembali menegaskan permintaan agar pemerintah memberikan prioritas kepada Kalteng dalam pembangunan infrastruktur mendatang.
“Pada Raker ini, kami meminta dan berharap Kalimantan Tengah mendapat perhatian khusus dari Menteri Pekerjaan Umum dan Dirjen Bina Marga. Kalteng juga bagian dari Indonesia, dan tidak boleh ada ketimpangan infrastruktur di negeri ini,” tutup Syauqie. (pra)
EDITOR: TOPAN
