Kepala Bappedalitbang Hadiri Rapat Evaluasi RKP Tahun 2023 dan Pemantapan RKP Tahun 2024 di Wilayah Regional II
JAKARTA, Kalteng.co – Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan Pemantauan RKP Tahun 2024 Lingkup Regional II, Direktorat Regional II, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, mengadakan Rapat Evaluasi RKP Tahun 2023 dan Pemantauan RKP Tahun 2024 untuk Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan NTB. Rapat tersebut berlangsung di Grand Mercure Hotel Kemayoran Jakarta, Kamis, (11/7/2024).
Agenda rapat mencakup pembahasan Isu Strategis Provinsi Tahun 2023 dan 2024, Capaian Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2023 dan 2024, serta Kendala dan Strategi Tindak Lanjut. Selain itu, rapat juga membahas Dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Prioritas Nasional di RKP Tahun 2023 dan 2024, serta Konsep Skenario Pengembangan Wilayah Tahun 2025-2029.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menyampaikan beberapa isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 berdasarkan RKPD Tahun 2024. Isu tersebut meliputi:
- Pengembangan kawasan sentra produksi pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan baik untuk kepentingan lokal maupun nasional.
- Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, dan konektivitas.
- Peningkatan kualitas SDM dalam pemenuhan kebutuhan produksi maupun pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.
- Peningkatan upaya mitigasi bencana.
- Pengembangan sektor unggulan dan hilirisasi komoditas berbasis sumber daya alam.
- Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan antisipasi perkiraan resesi ekonomi global.
- Penurunan angka stunting dan penanggulangan kemiskinan.
- Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.
Leonard juga menyampaikan capaian sasaran pembangunan tahun 2023 dan 2024 serta kendala dan strategi tindak lanjut. Beberapa indikator telah tercapai, seperti tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 3,67% dari target 3,9% (data BPS Februari 2024), dan IPM yang mencapai 73,73 dari target 73,42. Namun, indikator makro lainnya masih dalam proses dan diharapkan tercapai pada akhir 2024.
Dalam bidang pendidikan, indikator seperti angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan angka melek huruf masih dalam proses pencapaian. Di bidang kesehatan, termasuk stunting, hampir semua indikator telah mencapai target RKPD Tahun 2024.
Prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Tengah turun signifikan dari 32,30% (tahun 2020) menjadi 23,5% (tahun 2023), melampaui rata-rata nasional. Target penurunan stunting tahun 2024 adalah 14%, dengan fokus pada empat kabupaten/kota yang masih mengalami kenaikan. Anggaran daerah untuk penanganan stunting di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 sebesar 17 miliar rupiah, dialokasikan pada 20 perangkat daerah.
Di bidang infrastruktur, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan kelautan/perekonomian skala luas, data capaian indikator masih dalam proses. Menurut rancangan akhir RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2045, wilayah pembangunan Kalimantan Tengah dibagi menjadi tiga zona:
- Zona Barat meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Sukamara, Seruyan, dan Lamandau.
- Zona Tengah meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Pulang Pisau, Kapuas, dan Palangka Raya.
- Zona Timur meliputi Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, dan Murung Raya.
Setiap zona memiliki karakteristik dan potensi pengembangan masing-masing. Leonard menambahkan bahwa sesuai mandat Pemerintah Pusat terhadap transformasi pembangunan Kalimantan, tema pembangunan wilayah Kalimantan adalah “Superhub Ekonomi Nusantara”. Untuk Kalimantan Tengah, mandat Pemerintah Pusat adalah Hilirisasi Sumber Daya Alam, Pusat Pangan Nasional, dan Pusat Konservasi Internasional. (pra)
EDITOR : TOPAN
