PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Direktur Utama PT. Bank Kalteng, Maslipansyah, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) atas keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Maslipansyah turut hadir dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 oleh BPK, yang di gelar Senin (2/6/2025).
Usai rapat paripurna, kepada Kalteng.co, Maslipansyah mengungkapkan, bahwa capaian ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Pemprov Kalteng dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Atas nama PT. Bank Kalteng, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur H. Agustiar Sabran, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, serta seluruh jajaran Pemprov Kalteng atas capaian opini WTP ini. Ini menunjukkan tata kelola keuangan yang sehat dan profesional,” ujar Maslipansyah.
Ia menambahkan, opini WTP yang kembali diraih ini menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang kredibel dan patut menjadi contoh.
“Ini bukan sekadar pencapaian administratif, tapi juga menunjukkan kredibilitas dan integritas pemerintah daerah di mata publik maupun lembaga negara,” lanjutnya.
Maslipansyah menegaskan, PT. Bank Kalteng sebagai mitra strategis pemerintah daerah siap terus mendukung langkah-langkah pembangunan yang berkelanjutan, termasuk dalam penguatan sistem keuangan dan pelayanan publik.
“Bank Kalteng akan terus berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Sebagai informasi, raihan opini WTP untuk LKPD 2024 ini menambah deretan prestasi Pemprov Kalteng yang berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK secara berturut-turut selama sepuluh tahun terakhir—sebuah pencapaian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (pra)
EDITOR : TOPAN
