DPRD KALTENG

Komisi II Jadwalkan Terjun Langsung Ke Lokasi Food Estate Singkong

PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Menyikapi isu gagalnya program Food Estate Singkong yang berlokasi di Kabupaten Gunung Ma, Kalangan DPRD Kalteng khususnya komisi II yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) akan menjadwalkan untuk terjun langsung ke lokasi guna melihat langsung fakta dilapangan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, H. Sudarsono, saat dikonfirmasi Kalteng.co di gedung dewan, Rabu (7/9/2022).

Menurutnya, Komisi II belum bisa memberikan banyak komentar sebelum melihat kondisi dan fakta sebenarnya dari isu kegagalan program Food Estate Singkong.

“Sebelumnya kita sudah melaksanakan pembahasan terkait isu kegagalan program Food Estate Singkong dan kami akan menjadwalkan untuk terjun langsung kelapangan, guna melihat kondisi dan fakta sebenarnya yang terjadi,” ucapnya.

Wakil rakyat dari Dapil II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan ini juga mengatakan bahwa program Food Estate Singkong di Kabupaten Gumas, direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya asupan Karbohidrat.

Sehingga perlu adanya upaya-upaya dalam rangka mensukseskan program Food Estate Singkong, dalam arti mulai dari proses penggarapan hingga panen harus dilaksanakan secara optimal oleh Pemerintah maupun stakeholder terkait.

“Kalau memang ada indiksi kegagalan, maka hal inilah yang akan kami pertanyakan ke Dinas teknis, apalagi kita juga tidak punya kewenangan secara langsung, tetapi untuk proyek-proyek seperti Food Estate jangan sampai hanya sekadar menyerap anggaran tetapi tidak punya manfaat besar bagi kepentingan daerah,” ujarnya.

Baik Eksekutif maupun Legislatif, sambungnya, berkeinginan baik proyek APBN dan APBD bisa bermanfaat bagi daerah, sehingga apabila Proyek Food Estate Singkong benar-benar gagal atau tidak tepat sasaran, maka DPRD Kalteng khususnya Komisi II akan menyampaikan rekomendasi kepada Pemprov agar hal tersebut disampaikan langsung ke Pemerintah Pusat.(ina)

Related Articles

Back to top button