KALTENG.CO-Komaruddin Hidayat resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pers periode 2025-2028, menggantikan Ninik Rahayu. Ia menyoroti tantangan besar di era digital, termasuk banjir informasi, penjajahan digital oleh algoritma dan AI, serta penurunan indeks kemerdekaan pers di Indonesia.
Kepengurusan baru Dewan Pers periode 2025-2028 resmi dimulai dengan pergantian nakhoda dari Ninik Rahayu ke Komaruddin Hidayat. Dalam acara serah terima jabatan yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (14/5/2025), Komaruddin Hidayat menyampaikan sorotannya terhadap fenomena membanjirnya informasi di ruang publik yang menjadi tantangan utama di era digital ini.
Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menyatakan bahwa kehadiran Dewan Pers menjadi krusial untuk “menjaga kewarasan masyarakat dari membanjirnya informasi di ruang publik.” Ia menekankan bahwa Dewan Pers tidak bekerja sendiri, melainkan bersama dengan lembaga lain untuk menyikapi gelombang informasi yang tak terkendali.
Mengawali pidatonya, Komaruddin Hidayat juga menyinggung laporan mengenai indeks kemerdekaan pers di Indonesia yang mengalami penurunan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar baginya untuk mencari akar permasalahan dan solusi agar kemerdekaan pers di tanah air kembali meningkat.
Penjajahan Digital: Algoritma dan Kecerdasan Buatan Mengatur Ruang Publik
Lebih lanjut, mantan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) ini menyoroti fenomena “penjajahan digital” yang semakin nyata. Ia mengungkapkan bahwa saat ini, ruang privasi manusia nyaris hilang karena setiap gerakan dan keputusan individu semakin “disetir dan diarahkan oleh algoritma.” Contohnya, preferensi belanja dan alokasi pengeluaran masyarakat kini banyak dipengaruhi oleh rekomendasi algoritma. “Ada dorongan algoritma yang untouchable dan uncontrollable,” tegasnya.
Komaruddin juga menyoroti pesatnya pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) yang semakin “menjajah” ruang publik secara digital. Di dunia jurnalistik, AI mempermudah pekerjaan wartawan. Begitu pula di kalangan akademisi, AI membantu dosen dalam mengajar. Bahkan, penulisan buku kini dapat diselesaikan dalam waktu singkat melalui kolaborasi dengan AI. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti pekerjaan dosen yang kini bergeser menjadi pemeriksa orisinalitas makalah mahasiswa dengan bantuan platform digital.
Dampak Negatif Banjir Informasi dan Pengalaman Puasa Medsos
Adanya “penjajahan digital” ini juga membawa dampak negatif yang signifikan, terutama dalam bentuk membanjirnya informasi yang menyesatkan atau tidak benar (hoaks). Komaruddin Hidayat berbagi pengalamannya sendiri, di mana ia sempat berpuasa membuka media sosial (medsos) selama sekitar satu bulan terakhir karena informasi yang muncul justru mengganggu. Namun, setelah mengemban amanah di Dewan Pers, ia tidak lagi bisa menghindari medsos karena tuntutan untuk memantau perkembangan informasi, termasuk “gosip.”
Menteri Kominfo Tekankan Peran Aktif dan Adaptif Dewan Pers
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi Dewan Pers semakin berat. Ia menekankan pentingnya Dewan Pers untuk bersikap aktif dan adaptif dalam menghadapi banjir informasi, pertumbuhan pesat media digital, dan tantangan membedakan informasi benar dan palsu yang diperparah oleh kecerdasan buatan.
“Saya percaya Dewan Pers memiliki kapasitas dan integritas dalam menjalankan tugas ini,” kata politisi Golkar tersebut. Kementerian Kominfo memberikan pesan kepada kepengurusan baru Dewan Pers untuk memperkuat komunikasi dengan seluruh konstituen serta melakukan pengawasan ruang jurnalistik secara aktif dan bijak.
Dengan nahkoda baru dan tantangan yang semakin kompleks, Dewan Pers diharapkan dapat memainkan peran sentral dalam menjaga kualitas informasi di ruang publik, melindungi kemerdekaan pers, dan meningkatkan literasi media masyarakat di era digital yang penuh dengan disrupsi ini.
Pekerjaan rumah besar menanti Komaruddin Hidayat dan seluruh jajaran kepengurusan Dewan Pers periode 2025-2028. (*/tur)
