Selain itu, ada konsekuensi ketika kebijakan tersebut diberlakukan. Untuk insentif diskon kendaraan di bawah 1.500 cc, negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak sebesar Rp 2,3 triliun. Ketika ditambah dengan diskon PPnBM untuk kendaraan 1.500-2.500 cc, artinya akan memperbesar potensi kehilangan penerimaan pajak.
Apalagi, pemerintah sudah memperlebar defisit APBN untuk menangani wabah global ini. Begitu pula belanja terus ditingkatkan tahun ini melalui program PEN 2021. Namun, dari penerimaannya dana negara tertekan.
“Sehingga adanya diskon pajak pasti berdampak pada risiko pelebaran defisit APBN (lagi). Saya pikir pemerintah perlu cermat dalam memutuskan kebijakan ini,” ujarnya.
Abra memahami, arah stimulus maupun relaksasi kebijakan adalah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Konsumsi rumah tangga sebagai komponen penyumbang terbesar PDB (produk domestik bruto). Pemerintah perlu melihat lagi pertumbuhan sektoral seperti industri manufaktur yang menyumbang 20 persen.
“Tapi industri mana nih yang kontribusinya cukup signifikan selain transportasi. Karena kontribusi transportasi ke industri non migas hanyak 7,5 persen,” bebernya.
