PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Kalangan DPRD Kalteng menyarankan agar pihak sekolah maupun Disdik Provinsi maupun Kabupaten agar menetapkan nilai kelulusan siswa sesuai standar mimimal, guna menjamin kualitas SDM di Bumi Tambun Bungai.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kalteng yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, Duwel Rawing, saat dikonfirmasi Kalteng.co di gedung dewan, Minggu (2/4/2023). Menurutnya, pemerintah melalui Disdik memiliki kewajiban untuk memciptakan SDM unggul, berkualitas, berkarakter serta berdaya saing tinggi.
“Apabila kelulusan siswa tidak ada standar minimal, dikhawatirkan kedepan bisa berdampak pada menurunnya kualitas SDM kita. Sehingga saya menyarankan agar Pemerintah melalui Disdik bisa bersinergi dengan pihak sekolah untuk menetapkan standar miminal, dalam rangka menciptakan SDM yang berkualitas, unggul, berkarakter dan berdaya saing tinggi” ucapnya.
Wakil rakyat dari Dapil I meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diterapkan oleh pemerintah sudah tepat, meski tiap sekolah memiliki SPM berbeda.
“Saat ini tidak seluruh sekolah SPM nya sama. Kalau SPM di sekolah tersebut sudah bagus, silahkan saja kelulusan di serahkan ke sekolah. Tapi SPM setiap sekolah yang ada saat ini di Kalteng masih belum merata,” ujarnya.
Kendati demikian, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini juga menegaskan bahwa dulunya seluruh sekolah menerapkan standar persyaratan lulus minimal, guna melihat progres kemajuan pendidikan di sekolah. Namun ia berharap agar Pemerintah tidak terburu-buru menetapkan standar tersebut mengingat terdapat beberapa hal yang harus mendapat perhatian dan terpenuhi yakni SPM.
“Saat ini memang korikulum kerab berubah-ubah. Saat ini memakai korikulum merdeka. Tentu kita semua mihat hasilnya nanti, saya belum bisa berharap banyak karena SPM semua sekolah belum ternpenuhi secara merata, baik gedung sekolah, guru dan sistem belajar mengajar. Semestinya penuhi dulu SPM semua sekolah secara merata, tapi kenyataannya standar belum terpenuhi, sudah buru-buru membuat kebijakan baru,” tutupnya.(ina)
