KALTENG.CO – Hari Kesehatan Nasional (HKN) diperingati setiap tanggal 12 November. Peringatan HKN ke-56 tahun ini berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng masih sibuk dengan upaya penanganan Covid-19. Meski demikian, program kesehatan lainnya tak diabaikan. Salah satunya yakni penurunan angka stunting.
MESKIPUN penanganan Covid-19 menjadi fokus pemprov saat ini, akan tetapi hal-hal lain yang berkaitan dengan kesehatan tetap menjadi perhatian. Terlebih pelaksanaan pelayanan kesehatan yang sempat terhenti akibat pandemi Covid-19.
“Covid-19 belum selesai sehingga fokus kami masih pada penanganan Covid-19. Akan tetapi, hal-hal lain tetap kami perhatikan, seperti upaya penurunan stunting dan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, imunisasi, dan kegiatan lain yang dilakukan secara tatap muka,” ucap Kepala Dinas Kesehatan Kalteng Suyuti Syamsul saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis sore (12/11).
Dijelaskannya, pada momentum HKN kali ini, pihaknya mengapresiasi seluruh tenaga kesehatan yang telah bekerja keras menjadi garda terdepan dalam menangani Covid-19, serta pihak lain yang juga terlibat.
“Penanganan Covid-19 jangan sampai kendur. Cara satu-satunya untuk mencegah penularan hanya dengan menerapkan protokol kesehatan, karena hingga saat ini vaksin belum ada,” jelasnya kepada Kalteng Pos.
Sementara itu, berkenaan dengan persoalan stunting, berdasarkan hasil riset kesehatan dasar (riskedar) tahun 2013, prevalensi angka stunting di Kalteng mencapai angka 41,04 persen. Berkat upaya dan kerja keras Pemprov Kalteng dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng, angka ini terus mengalami penurunan.
“Sehingga berdasarkan riskedas tahun 2018, prevalensi stunting sudah berada di angka 34,04 persen,” kata Suyuti melalui siaran pers oleh Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Kalteng.
Pada 2019 lalu dilakukan lagi pengukuran ulang melalui studi kasus gizi balita Indonesia (SKGBI). Didapatkan hasil bahwa prevalensi stunting di Kalteng berada pada angka 32 persen. Terjadi penurunan angka prevalensi stunting di Kalteng sebesar 9,04 persen dari periode 2013-2019.
“Prevalensi stunting di kabupaten/kota se-Kalteng pada setiap pengukuran yang dilakukan menunjukkan hasil yang bervariasi. Sebagian kabupaten dan kota telah melewati angka ideal di bawah 20 persen sesuai rekomendasi WHO, tapi sebagian lagi masih sangat tinggi dan berada di atas rata-rata Kalteng bahkan nasional,” bebernya.
Menurut Suyuti, pada 2018 lalu pemerintah pusat menetapkan tiga kabupaten sebagai lokus stunting, yakni Kotawaringin Timur, Barito Timur, dan Kapuas. Pada 2019 bertambah menjadi lima kabupaten, termasuk Barito Selatan dan Gunung Mas.
“Lokus stunting ditetapkan berdasarkan tingginya prevalensi stunting pada satu daerah. Pemerintah mendorong aksi konvergensi untuk mempercepat pencegahan stunting melalu intervensi yang dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, dan bersama-sama terhadap kelompok prioritas,” ujarnya.
Untuk mendorong percepatan penurunan angka stunting, setiap tahun Ditjen Otda mengadakan lomba aksi konvergensi, yang diikuti oleh seluruh kabupaten-kabupaten di Indonesia yang menjadi lokus stunting. Setiap tahun Pemprov Kalteng melakukan penilaian aksi konvergensi stunting pada kabupaten lokus agar bisa diikutkan pada tingkat nasional.
“Pada tahun 2019 dilakukan penilaian terhadap aksi lima sampai delapan pada tiga kabupaten lokus stunting, yakni Kotim, Barti,m dan Kapuas,” singkat dia.
Hasilnya, lanjut dia, juara satu diraih Kotim dan juara dua diraih Barsel dan Kapuas. Pada tahun 2020 dilakukan penilaian lagi pada aksi satu hingga empat, diikuti oleh lima kabupaten lokus stunting yakni Kotim, Gumas, Bartim, Kapuas, dan Barsel.
“Keluar sebagai juara satu Kotim dan Gumas, juara dua Bartim, dan juara tiga Kapuas dan Barsel,” pungkasnya. (abw/ce/ala)
