Dibutuhkan hampir 2000 Tenaga Pengajar Sekolah Rakyat, Seleksi Guru dan Staf Ditargetkan Rampung Juni Ini
KALTENG.CO-Persiapan matang terus dikebut pemerintah untuk merealisasikan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Salah satu fokus utama saat ini adalah penyiapan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan berdedikasi.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bahu-membahu menyusun skema terbaik untuk memenuhi kebutuhan ini, dengan target penyelesaian pada Juni 2025.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa pihaknya mengemban dua mandat utama dalam program Sekolah Rakyat sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Mandat pertama adalah penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat.
Dalam hal ini, telah disepakati bahwa Sekolah Rakyat akan berada di bawah naungan Kementerian Sosial. KemenPANRB pun telah menyiapkan kebijakan terkait struktur kelembagaan yang dibutuhkan.
Mandat kedua, dan menjadi fokus utama saat ini, adalah penyediaan tenaga pendidik. Rini mengungkapkan bahwa KemenPANRB dan Kemendikdasmen telah merancang beberapa skema untuk memastikan ketersediaan guru yang kompeten.
“Skema-skema ini nanti akan kami laporkan kepada Bapak Presiden. Sehingga nanti dengan skema-skema penyediaan guru bisa membantu percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat,” ujarnya usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Terkait Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Senada dengan MenPANRB, Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kemendikdasmen Nunuk Suryani memastikan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai skema terkait pengadaan guru dan tenaga kependidikan untuk Sekolah Rakyat. “Ada (skema, red) redistribusi, ada skema seleksi khusus, tapi kan belum, belum (ditetapkan, red), nanti mau dilaporkan ke Bapak Presiden dulu,” tuturnya.
Nunuk Suryani menjamin ketersediaan guru dan tenaga kependidikan untuk mengisi 65 titik Sekolah Rakyat yang telah siap beroperasi. Lebih lanjut, ia memastikan bahwa guru-guru yang akan ditempatkan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Sosial, termasuk memiliki sertifikat pendidik dan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
Meskipun akan menempatkan guru ASN di Sekolah Rakyat, Kemendikdasmen memastikan bahwa langkah ini tidak akan mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah-sekolah yang sudah ada. Kekhawatiran mengenai pergeseran guru yang dapat menyebabkan kekosongan di sekolah asal menjadi perhatian utama. “Ya, harapannya tidak mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah yang ada,” tegas Nunuk.
Sementara itu, Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyampaikan kesiapan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam menyediakan sistem seleksi tenaga pendidik yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat. Mekanisme seleksi ini akan mengadopsi model rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah berjalan efektif selama ini.
“Kami sudah mempunyai kurang lebih 35 titik dengan fasilitas 3.500 (peserta). Sehingga kalau misalnya sudah ditetapkan, kurang lebih maksimal enam hari seleksi sudah bisa kita selesaikan,” jelas Haryomo, menunjukkan kesiapan infrastruktur dan sistem untuk melaksanakan seleksi dengan cepat dan efisien.
Proses seleksi calon murid Sekolah Rakyat juga terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini, tercatat sudah ada 9 ribu anak yang masuk dalam daftar calon murid sekolah yang dirancang dengan konsep boarding school ini. Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi, menunjukkan kebutuhan akan pendidikan yang inklusif bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menambahkan bahwa kebutuhan guru dan tenaga kependidikan untuk Sekolah Rakyat diperkirakan mencapai 1600-2000 orang untuk melayani 100 titik sekolah yang direncanakan. Angka ini masih bersifat perkiraan dan terus disimulasikan.
“Tapi kalau dari 53 (titik sekolah rakyat, red) itu kira-kira hampir 1.000 dibutuhkan gurunya, ini di luar kepala sekolah ya,” paparnya. Mensos menargetkan bahwa seleksi calon guru dan tenaga kependidikan ini akan segera dilakukan dan diharapkan rampung pada Juni 2025.
Berbeda dengan seleksi guru, proses seleksi kepala sekolah untuk Sekolah Rakyat menunjukkan kemajuan yang signifikan. Saat ini, sudah ada sekitar 150 calon kepala sekolah yang dinyatakan layak dari lebih dari 500 pendaftar. Tahap selanjutnya adalah seleksi tambahan sebelum mereka dinyatakan lolos dan siap ditempatkan di Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat ditargetkan untuk mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025/2026. Program ini diharapkan menjadi salah satu terobosan pemerintah dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan merata bagi anak-anak yang paling membutuhkan.
Dengan persiapan yang terus dikebut, terutama dalam hal penyiapan guru dan tenaga kependidikan, optimisme terhadap keberhasilan program ini semakin meningkat. (*/tur)
