Komisi V DPR RI Soroti Evaluasi Basarnas dan BMKG, Syauqie Dorong Penguatan Sistem Keselamatan Nasional
JAKARTA, Kalteng.co – Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas) pada Senin, 7 Juli 2025.
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian utama, terutama menyangkut efektivitas penggunaan anggaran negara, kesiapsiagaan bencana, dan akurasi informasi cuaca nasional.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Syauqie, S.Hut., menyampaikan, RDP kali ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja dua institusi vital tersebut, terutama dalam menyikapi serangkaian musibah yang terjadi belakangan ini di berbagai wilayah Indonesia.
“Tragedi seperti kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, insiden yang menimpa wisatawan asal Brasil di Puncak Rinjani, hingga peningkatan risiko bencana akibat cuaca ekstrem, menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan kecepatan respon. Kita tidak ingin ada korban jiwa yang semestinya bisa diselamatkan jika sistem kita lebih siap,” ujar Muhammad Syauqie.
Menurutnya, laporan dari BMKG juga menunjukkan bahwa saat ini terdapat peningkatan signifikan risiko cuaca ekstrem di sejumlah daerah. Hal ini menuntut respons cepat dari seluruh pihak, baik dari sisi mitigasi bencana maupun penyesuaian sistem transportasi dan informasi publik.
“Informasi cuaca harus lebih akurat, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jangan sampai ada keterlambatan penyampaian informasi yang berakibat fatal. Kita juga mendorong agar penggunaan anggaran oleh Basarnas dan BMKG semakin efektif, tepat sasaran, serta berpihak pada keselamatan rakyat,” tegas Syauqie.
Rapat ini turut membahas evaluasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh kedua lembaga tersebut, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan fasilitas, teknologi evakuasi, serta penyebaran peralatan penyelamatan di wilayah-wilayah rawan bencana.
Dengan situasi global yang semakin dinamis dan perubahan iklim yang tak terelakkan, Muhammad Syauqie menekankan pentingnya menjadikan rapat ini sebagai pijakan konkret dalam memperkuat sistem keselamatan nasional.
“Ini bukan hanya soal anggaran atau program kerja tahunan, tapi soal nyawa manusia. Kita semua punya tanggung jawab moral dan konstitusional untuk melindungi rakyat,” pungkasnya. (pra)
EDITOR : TOPAN
