Bakar Ban di Depan Kantor Gubernur, Mahasiswa Sorot Nasib Buruh Kalteng yang Terabaikan
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Anak Buruh memanas di Kota Palangka Raya, Senin (4/5/2026). Mereka turun ke jalan menyuarakan nasib buruh yang dinilai masih jauh dari kata sejahtera, bahkan sempat membakar ban di kawasan Jalan G Obos, samping Kantor Gubernur Kalteng.
Aksi yang awalnya berjalan damai itu sempat diwarnai ketegangan antara massa dan aparat. Meski demikian, unjuk rasa tetap berlangsung dengan penyampaian sejumlah tuntutan terkait kesejahteraan buruh di berbagai daerah, seperti Barito Timur, Kotawaringin Timur, Seruyan hingga Palangka Raya.
Presiden BEM Universitas Palangka Raya, Jales Veva Jaya Mahenmenegaskan, bahwa kondisi buruh di Kalimantan Tengah masih memprihatinkan, terutama bagi pekerja informal yang tidak memiliki jaminan sosial maupun perlindungan hukum. “Banyak buruh, mulai dari sektor sawit, tambang hingga kuli bangunan, tidak memiliki kepastian hukum dan jaminan sosial. Ini terjadi di Seruyan, Kotim, Palangka Raya hingga Bartim,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk menetapkan upah minimum bagi buruh informal serta memastikan mereka mendapatkan jaminan sosial seperti BPJS.
“Faktanya perhatian pemerintah terhadap buruh masih sangat kurang. Ini yang kami suarakan hari ini,” ujarnya. Menanggapi aksi tersebut, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Darliansjah menyatakan, bahwa pihaknya akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
“Aspirasi ini akan kami perjuangkan, khususnya terkait jaminan sosial, kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi buruh,” katanya. Ia juga menilai aksi tersebut sebagai bagian dari semangat falsafah Huma Betang dalam menyuarakan kepentingan bersama demi kemajuan Kalimantan Tengah.
“Persoalan gaji, kemiskinan dan ketimpangan akan menjadi perhatian kami untuk ditindaklanjuti,” tandasnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalteng, Djunaidi, menyambut baik aspirasi mahasiswa dan memastikan bahwa hal tersebut akan menjadi catatan penting bagi pihak legislatif.
“Banyak persoalan buruh yang harus dibenahi, termasuk maraknya PHK dan pengurangan karyawan. Pemerintah harus hadir agar lulusan ke depan tidak justru menjadi pengangguran,” pungkasnya. (oiq)
