Blak-blakan di Sidang Korupsi! Nadiem Makarim Sebut Banyak Menteri di Kabinet Juga Memperkaya Vendor
KALTENG.CO-Dunia politik dan hukum Indonesia dikejutkan dengan pernyataan blak-blakan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim.
Dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin (4/5/2026), Nadiem melontarkan argumen yang cukup provokatif mengenai realitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian.
Nadiem mempertanyakan batasan hukum pidana terkait unsur “memperkaya pihak lain” yang selama ini menjadi momok dalam pasal-pasal korupsi.
Argumen Nadiem: “Semua Pengadaan Pasti Untungkan Vendor”
Di hadapan majelis hakim, Nadiem menyatakan bahwa hampir semua menteri di kabinetnya melakukan pengadaan barang dan jasa. Secara logis, setiap transaksi pengadaan pasti memberikan keuntungan finansial bagi pihak swasta atau vendor.
“Kenapa tidak semua menteri itu dipenjara karena memperkaya orang lain kalau setiap pengadaan itu pasti ada untungnya?” tanya Nadiem kepada ahli hukum pidana, Prof. Romli Atmasasmita.
Pertanyaan ini bukan sekadar retorika, melainkan upaya Nadiem untuk mencari garis demarkasi yang jelas: di mana letak perbedaan antara kebijakan administratif yang menguntungkan vendor dengan tindak pidana korupsi?
Jawaban Prof. Romli: Kuncinya Ada pada “Perbuatan Melawan Hukum”
Merespons pertanyaan kritis tersebut, Prof. Romli Atmasasmita yang hadir sebagai ahli meringankan (a de charge) memberikan penjelasan yuridis yang fundamental. Menurutnya, keuntungan yang didapat pihak lain tidak serta-merta menjadi pidana jika tidak memenuhi unsur-unsur spesifik.
1. Unsur Melawan Hukum (PMH)
Prof. Romli menegaskan bahwa inti dari Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor bukan sekadar pada adanya pihak yang diperkaya, melainkan apakah proses tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum. Jika prosedur dijalankan sesuai regulasi, meskipun vendor meraup untung, maka menteri tidak dapat dipidana.
2. Hubungan Timbal Balik (Feedback)
Jeratan pidana baru dapat disematkan apabila ditemukan adanya hubungan timbal balik (feedback) atau kongkalikong antara pejabat publik (Menteri) dengan pihak swasta (Vendor). Tanpa adanya bukti suap, gratifikasi, atau kesepakatan jahat di bawah tangan, keuntungan vendor dianggap sebagai konsekuensi bisnis yang sah dalam pengadaan negara.
Detail Dakwaan Korupsi Chromebook Nadiem Makarim
Sebagai informasi, Nadiem Makarim tengah menghadapi dakwaan serius terkait pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Berikut adalah poin-poin utama dalam kasus tersebut:
Kerugian Negara: Jaksa mendakwa adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp2,18 triliun.
Dakwaan Memperkaya Diri: Nadiem diduga memperkaya diri sendiri senilai Rp809,59 miliar yang dikaitkan dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB).
Pihak Terlibat: Nadiem didakwa melakukan perbuatan ini bersama beberapa rekan, termasuk Ibrahim Arief (Ibam), Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, dan Jurist Tan.
Pasal yang Disangkakan: Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Perang Intepretasi di Meja Hijau
Persidangan ini menjadi sangat menarik karena menyentuh isu sensitif dalam tata kelola pemerintahan. Jika argumentasi Nadiem dan penjelasan Prof. Romli diterima, maka pembuktian jaksa harus melampaui sekadar “adanya kerugian negara” atau “pihak yang diuntungkan”, melainkan harus membuktikan adanya niat jahat (mens rea) dan perbuatan melawan hukum yang nyata.
Sebaliknya, jika jaksa mampu membuktikan adanya aliran dana yang tidak sah atau prosedur yang sengaja ditabrak, maka argumen “semua pengadaan menguntungkan vendor” tidak akan bisa menyelamatkan sang mantan menteri dari jeratan hukum. (*/tur)
