Dugaan Mark Up! Sepatu Sekolah Rakyat Rp 700 Ribu, Padahal Harga Asli Stradenine Hanya Rp 179 Ribu?

KALTENG.CO-Program Sekolah Rakyat yang digadang-gadang menjadi solusi pendidikan bagi masyarakat luas kini tengah berada di bawah mikroskop publik. Pemicunya adalah alokasi anggaran pengadaan sepatu yang mencapai angka fantastis, yakni Rp 27 miliar.

Isu ini mencuat ke permukaan setelah muncul dugaan adanya penggelembungan harga (markup) yang cukup signifikan. Harga sepatu per pasang dalam program tersebut ditaksir mencapai Rp 700.000, sebuah angka yang dinilai tidak wajar untuk pengadaan massal produk lokal.

Polemik Harga: Stradenine vs Anggaran Pemerintah

Kecurigaan publik semakin menguat setelah brand sepatu lokal, Stradenine, memberikan klarifikasi mengenai harga pasar produk mereka. Pihak Stradenine menyatakan bahwa harga retail produknya hanya berkisar antara Rp 179.000 hingga Rp 300.000.

Selisih harga yang mencapai lebih dari dua kali lipat ini memicu pertanyaan besar: Mengapa harga dalam pengadaan pemerintah bisa melonjak hingga Rp 700.000 per pasang?

Respons KPK: Sektor PBJ Masih Rawan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tinggal diam melihat dinamika ini. Melalui Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, lembaga antirasuah ini menegaskan bahwa sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) tetap menjadi area yang paling rawan terhadap praktik korupsi.

KPK kini tengah melakukan pendampingan dan kajian melalui Direktorat Monitoring terhadap program Sekolah Rakyat untuk memastikan tidak ada kerugian negara.

Modus Operandi Korupsi Pengadaan

Menurut Budi Prasetyo, ada beberapa celah yang sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab dalam proses pengadaan:

• Rencana Pengadaan yang Diarahkan: Kebutuhan yang dibuat-buat atau tidak sesuai fakta di lapangan.

• Penyalahgunaan E-Purchasing: Manipulasi dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

• Pengaturan Pemenang Tender: Adanya “permainan” di lingkaran pemangku kepentingan untuk memenangkan vendor tertentu.

“Data penindakan KPK periode 2004-2025 mencatat sebanyak 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Ini adalah modus terbesar kedua setelah kasus suap,” ujar Budi Prasetyo, Senin (4/5/2026).

Skor SPI Kemensos dalam Kategori “Waspada”

KPK juga menyoroti penurunan integritas institusi terkait. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI), skor Kementerian Sosial (Kemensos) mengalami tren penurunan:

Khusus pada area pengelolaan PBJ, meskipun ada peningkatan tipis, komponen dari para ahli (eksper) masih memberikan nilai rendah, yakni 69,94. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengadaan di internal kementerian masih memerlukan perbaikan serius dan pengawasan ketat

Harapan pada Partisipasi Masyarakat

Menutup pernyataannya, KPK mendorong masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton. Pengawalan terhadap kebijakan publik dan anggaran negara adalah kunci utama terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih.

Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan adanya kejanggalan harga atau prosedur dapat membantu menekan potensi korupsi sejak dini. Mengingat proyek infrastruktur pendukung, seperti pembangunan Sekolah Rakyat di Lendah, Kulon Progo, juga tengah dikebut untuk selesai pada Juni 2026, transparansi anggaran menjadi harga mati agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat. (*/tur)