Ketidakstabilan Listrik Berdampak pada PJU, DPRD Minta Solusi PLN

PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, menyoroti dampak ketidakstabilan tegangan listrik yang belakangan kerap terjadi. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap kerusakan sejumlah fasilitas publik, terutama Penerangan Jalan Umum (PJU) di berbagai titik di Kota Palangka Raya.
Menurut Khemal, fluktuasi tegangan listrik yang terjadi secara berulang membuat komponen elektronik pada lampu PJU lebih cepat mengalami kerusakan, meski sebelumnya telah dilakukan perbaikan dan perawatan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perhubungan.

“Fluktuasi tegangan listrik yang naik turun menyebabkan komponen elektronik pada lampu PJU menjadi rentan sehingga lebih cepat rusak atau putus,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).
Ia mengatakan, kerusakan tersebut sangat disayangkan mengingat anggaran daerah telah digunakan untuk pemeliharaan PJU. Akibatnya, sejumlah ruas jalan protokol maupun kawasan permukiman kembali mengalami kondisi gelap pada malam hari dan memunculkan keluhan dari masyarakat.
Menurut Khemal, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan anggapan bahwa pemerintah daerah kurang memperhatikan fasilitas penerangan jalan, padahal persoalan utamanya diduga berasal dari pasokan listrik yang tidak stabil.
“Pemkot akhirnya mendapat sorotan dari masyarakat, padahal persoalan yang terjadi diduga dipicu oleh kualitas pasokan listrik yang tidak stabil,” katanya. Karena itu, ia meminta PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada percepatan pemulihan pemadaman listrik, tetapi juga meningkatkan kualitas dan stabilitas tegangan yang disalurkan, terutama untuk mendukung fasilitas publik.
Di sisi lain, Khemal juga mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perhubungan agar segera melakukan pendataan dan penyisiran terhadap titik-titik PJU yang mengalami kerusakan. Langkah perbaikan dinilai penting untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari.
“Kami berharap ada koordinasi teknis yang lebih serius antara pihak terkait dengan PLN agar persoalan ini dapat segera diatasi, sehingga fasilitas publik dapat kembali berfungsi optimal dan anggaran daerah tidak terus terserap untuk memperbaiki kerusakan akibat faktor eksternal,” pungkasnya.(bam)



