Ketua DPRD Kalteng Dorong Pemerintah Pusat Perkuat Dukungan Infrastruktur untuk Wilayah Pedalaman
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Komitmen pemerintah pusat yang terus menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pilar utama pemerataan pembangunan dinilai harus diikuti dengan perhatian yang lebih besar terhadap daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan konektivitas.
Bagi Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki wilayah luas dan banyak kawasan pedalaman, pembangunan jalan, jembatan, hingga infrastruktur dasar dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah pusat terus mengarahkan pembangunan infrastruktur agar tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan, memperlancar distribusi logistik, serta membuka akses pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di berbagai daerah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kalimantan Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan, Arton S. Dohong, menilai pembangunan infrastruktur harus tetap menjadi prioritas bersama, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurutnya, kondisi geografis Kalimantan Tengah memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai agar seluruh wilayah dapat berkembang secara merata.
“Infrastruktur bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kemajuan suatu daerah. Jalan yang baik akan memperlancar distribusi barang, menekan biaya logistik, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus mempermudah akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan,” ujarnya, Selasa (7/7/2026).
Arton mengatakan, masih terdapat sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah yang membutuhkan peningkatan kualitas infrastruktur, terutama jalan penghubung antarwilayah, akses menuju sentra pertanian dan perkebunan, serta kawasan pedalaman yang menjadi tumpuan aktivitas masyarakat.
Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila dilakukan secara merata dan berkesinambungan.
”Kami berharap pemerintah pusat terus memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah. Luasnya wilayah dan kondisi geografis yang beragam tentu memerlukan dukungan anggaran yang memadai agar pemerataan pembangunan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD Kalimantan Tengah akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap program pembangunan infrastruktur berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Selain itu, Arton juga mendorong agar pembangunan infrastruktur tidak hanya difokuskan pada kawasan perkotaan, tetapi turut menjangkau desa-desa dan wilayah terpencil yang masih membutuhkan peningkatan aksesibilitas.
“Pemerataan pembangunan merupakan kunci untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Ketika akses jalan semakin baik, pelayanan publik menjadi lebih mudah dijangkau, investasi akan tumbuh, ekonomi masyarakat bergerak, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat,” tegasnya.
Ia berharap, sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah kabupaten dan kota, serta DPRD terus diperkuat sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih cepat, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. (pra)
