PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, mendukung pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap desa dan kelurahan sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum. Keberadaan Posbakum dinilai mampu mempermudah masyarakat memperoleh pendampingan hukum sekaligus meningkatkan kesadaran hukum di tengah kehidupan bermasyarakat.
Riska mengatakan, Posbakum tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh bantuan hukum, tetapi juga menjadi sarana edukasi agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
“Posbakum dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan persoalan hukum sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya, Selasa(21/7/2026).
Menurutnya, pembentukan Posbakum merupakan langkah strategis dalam menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal di desa maupun wilayah terpencil yang selama ini masih kesulitan menjangkau layanan bantuan hukum.
Ia menilai, kehadiran Posbakum menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan hukum yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. “Posbakum akan sangat membantu masyarakat, terutama yang berada di desa atau wilayah yang jauh dari pusat layanan hukum. Dengan adanya Posbakum, masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pendampingan hukum,” katanya.
Riska menambahkan, keberhasilan program tersebut memerlukan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, hingga masyarakat. Selain itu, ketersediaan tenaga pendamping yang kompeten serta dukungan anggaran menjadi faktor penting agar layanan Posbakum dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
“Kami ingin masyarakat di seluruh daerah, termasuk di pedalaman, dapat merasakan layanan hukum yang mudah diakses. Keadilan harus bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,” pungkasnya. (bam)
