Respons Cepat Kadisdik Kalteng Buka Harapan Nor Anisa Kembali Bersekolah
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Respons cepat ditunjukkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, setelah mengetahui kisah seorang remaja asal Desa Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Nor Anisa Indriyani, yang terancam gagal melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) karena keterbatasan ekonomi keluarga.
Perhatian terhadap kisah Nor Anisa bermula dari unggahan akun Instagram Kaltengpedia pada Rabu (29/7/2026). Dalam unggahan tersebut, diceritakan bagaimana semangat Nor Anisa untuk terus mengenyam pendidikan harus berhadapan dengan kondisi ekonomi keluarganya yang belum memungkinkan.
Melalui video yang diunggah, Nor Anisa menyampaikan harapannya agar mendapat bantuan sehingga dapat melanjutkan sekolah dan mewujudkan cita-citanya.
Mengetahui informasi tersebut, Muhammad Reza Prabowo langsung memberikan tanggapan melalui kolom komentar dan meminta pihak Kaltengpedia membantu menghubungkan Dinas Pendidikan dengan Nor Anisa agar penanganan dapat segera dilakukan.
”Terima kasih admin Kaltengpedia, boleh share nomor kontak yang bersangkutan atau yang bisa dihubungi agar kami bisa tindak lanjuti. Harus tetap sekolah Adik Nur Anisa,” tulis Reza.
Menurut Reza, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki komitmen kuat untuk memastikan tidak ada peserta didik jenjang SMA, SMK maupun Sekolah Khusus (SKH) yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan hanya karena persoalan ekonomi. Berbagai program bantuan telah disiapkan agar seluruh anak di Kalimantan Tengah memperoleh hak pendidikan secara merata.
Ia menegaskan, pemerintah juga terus mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi apabila menemukan anak yang mengalami kesulitan mengakses pendidikan.
”Kami terus berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa anak-anak Kalimantan Tengah tidak ada alasan untuk tidak sekolah, terutama di bawah kewenangan provinsi. Kami juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk mengawal bersama,” ujarnya.
Selain itu, masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan Whistleblowing System (WBS) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah apabila menemukan persoalan pendidikan yang memerlukan perhatian pemerintah.
Menanggapi sejumlah komentar warganet mengenai biaya masuk SMK, Reza kembali menegaskan bahwa sekolah negeri pada jenjang SMA, SMK, dan SKH tidak membebankan biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu maupun anak-anak yang berasal dari wilayah pedalaman.
Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menggulirkan Program Seragam Gratis yang diinisiasi Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran sebagai bentuk dukungan agar siswa tidak terbebani biaya perlengkapan sekolah.
”Masuk SMK tidak bayar. Karena keterbatasan ekonomi juga tidak boleh dibebani pungutan atau sumbangan apa pun. Ada bantuan seragam gratis dari Bapak Gubernur untuk yang membutuhkan,” tulis Reza menjawab pertanyaan warganet.
Langkah cepat yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Respons tersebut dinilai mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjamin setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara, tanpa terhambat kondisi ekonomi, sekaligus memperkuat upaya pemerataan layanan pendidikan hingga ke pelosok daerah. (pra)
