Gubernur Kalteng Buka Musrenbang RKPD 2025: Tegaskan Prioritas Pembangunan dan Sinkronisasi Nasional
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, yang di gelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (10/4/2025).
Dalam sambutannya Gubernur menegaskan, bahwa pembangunan Kalimantan Tengah tahun 2026 akan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yang di susun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2025–2030.
“Visi kami adalah Mengangkat Harkat Martabat Khususnya Masyarakat Dayak dan Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus), dengan semangat kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, menuju Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Gubernur.
Ia memaparkan, bahwa Pemprov Kalteng akan menjalankan program prioritas bertajuk Huma Betang, yang terdiri atas enam pilar utama: Kalteng Bermartabat, Betang Maju, Betang Makmur, Betang Cerdas, Betang Sehat, dan Betang Harmoni.
Tiga Zona Strategis
Dalam perencanaan pembangunan wilayah, Gubernur membagi Kalimantan Tengah menjadi tiga zona strategis:
1. Zona Timur: Hilirisasi pangan, lumbung energi baru dan terbarukan, serta wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
2. Zona Tengah: Pusat perdagangan dan jasa, pariwisata, pengembangan pertanian terintegrasi, serta riset dan pendidikan.
3. Zona Barat: Hilirisasi sumber daya alam dan industri, kawasan perdagangan besar, pariwisata, serta konservasi taman nasional berkelanjutan.
Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan—baik dari pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat—untuk mendukung optimalisasi dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat Kalteng.
Adapun sejumlah prioritas pembangunan yang menjadi perhatian utama pemerintah provinsi meliputi:
1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2. Pendidikan dan pengobatan gratis, khususnya di wilayah pedesaan,
3. Pengembangan Shrimp Estate di wilayah barat,
4. Pembangunan infrastruktur jalan strategis seperti Jalan Palangka Raya–Kuala Kurun, Jalan dan Jembatan Jelai (Sukamara–Ketapang), serta Jalan Jenamas di Barito Selatan,
5. Pembangunan Bendungan Muara Juloi (Murung Raya), trase jalan kereta api, dan pelabuhan di Teluk Sangiang Bahaur (Pulang Pisau),
6. Pengembangan bandara Tjilik Riwut, Iskandar, dan H. Asan,
7. Peningkatan Stadion Hanau dan Jalan Lingkar Selatan di Kotim,
8. Peningkatan jaringan internet dan listrik,
9. Mendorong hilirisasi industri dan pengolahan SDA di Kalimantan Tengah.
RKPD 2025 Harus Mampu Menjawab Tantangan Dan Menangkap Potensi Daerah
Terkait penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Gubernur menyoroti pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan sistem Opsen (opsi tambahan pajak). Ia meminta pemerintah kabupaten/kota agar aktif dalam pendataan dan penagihan pajak serta taat plat KH. Ia bahkan mengingatkan bahwa penyaluran dana bagi hasil pajak bisa di tunda jika pemerintah daerah tidak melaksanakan kewajiban tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, yang hadir menyampaikan arahan Mendagri, menekankan bahwa Musrenbang RKPD 2025 harus menjadi langkah awal sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. “Musrenbang tahun ini bukan hanya agenda tahunan, tetapi forum strategis untuk menyelaraskan program pusat dan daerah, terutama dalam momentum paralel masa jabatan hasil Pilkada Serentak 2024,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis data sektoral yang valid, evaluasi program tahun sebelumnya, serta respons terhadap isu lokal seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan penguatan SDM. “RKPD 2025 harus mampu menjawab tantangan dan menangkap potensi daerah, khususnya dalam sektor unggulan seperti perkebunan, pertambangan, energi terbarukan, dan ketahanan pangan,” tegasnya.
Musrenbang ini turut di hadiri Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, seluruh bupati/wali kota se-Kalteng, Anggota DPD RI Dapil Kalteng Agustin Teras Narang, Plt Sekda Provinsi Katma F Di run, unsur Forkopimda, Kepala Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah, serta Kepala Bappeda kabupaten/kota secara virtual. (pra)
EDITOR : TOPAN
