Penjualan Rokok kepada Anak di Bawah Umur Disorot

menunjukan keseriusannya dalam menurunkan prevalensi perokok anak

Penegakan Hukum Dan Sosialisasi PP 109/2012 Lebih Di Butuhkan

Menanggapi hal itu, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, Kementerian Perindustrian, Edy Sutopo mengataka. PP 109/2012 sebenarnya sudah lebih ketat jika di bandingkan dengan Framework Convention for Tobbaco Control (FCTC). Padahal, FTFC merupakan acuan internasional pengendalian Industri Hasil Tembakau (IHT) internasional.

Menurut Edy, penegakan hukum dan sosialisasi PP 109/2012 lebih di butuhkan di bandingkan dengan revisi. Sebagaimana temuan IPSOS, saat ini penegakan dan sosialisasi belum di lakukan secara optimal. Edy juga mengingatkan. Semua sisi harus di pertimbangkan dalam membuat regulasi, karena aturan yang lebih ketat dari PP 109/2012 bisa mematikan IHT.

Baca Juga:  Airlangga: Tetap Waspada Kendalikan Covid-19, Optimistis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 2022

“Di tengah kondisi yang tertekan, adanya revisi PP 109/2012 akan malah akan mendorong dan membuka peluang rokok ilegal. Serta mengakibatkan iklim usaha yang buruk yang dampaknya ke berbagai aspek di rantai pasokan,” ucapnya.

Ia menyebut, IHT jangan sampai mengalami seperti yang terjadi pada industri rotan. Karena regulasi yang tidak berpihak, industri rotan terpuruk 10 tahun lalu dan sampai sekarang tidak kunjung bangkit. Ia khawatir, akan ada dampak sosial politik amat besar jika IHT juga ambruk.(tur)