PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalteng, Amonius Tuyum, menyoroti persoalan jaminan kesehatan bagi masyarakat pendatang saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.
Dalam kunjungan tersebut, DPRD Kalteng menemukan masih banyak pekerja dari luar daerah yang menetap di Kapuas belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan kendala ketika mereka membutuhkan pelayanan medis, terutama dalam situasi darurat.
Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Sejumlah isu strategis turut dibahas, mulai dari akses layanan kesehatan, kepesertaan BPJS, hingga penguatan program pencegahan stunting.
Amonius menegaskan, perlindungan kesehatan seharusnya tidak terbatas pada masyarakat yang memiliki kelengkapan administrasi semata. “Masalah ini perlu perhatian serius, karena masyarakat tetap harus mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak tanpa terkendala administrasi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kontribusi para pekerja pendatang terhadap pembangunan daerah yang dinilai belum diimbangi dengan jaminan kesehatan yang memadai. Menurutnya, kondisi tersebut dapat berdampak pada keterlambatan penanganan medis serta meningkatkan risiko persoalan kesehatan di tengah masyarakat.
“Kalau tidak segera ditangani, ini bisa berdampak pada keterlambatan layanan kesehatan dan memperburuk kondisi pasien,” tambahnya. DPRD Kalteng pun mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk memperkuat pendataan penduduk pendatang serta mempermudah proses pendaftaran BPJS Kesehatan.
Selain itu, pemerataan akses layanan kesehatan juga dinilai berkaitan erat dengan upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Kapuas. “Dengan akses kesehatan yang baik, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan edukasi terkait gizi, kesehatan ibu hamil, hingga tumbuh kembang anak,” jelasnya.
Melalui kunjungan ini, DPRD Kalteng berharap pelayanan kesehatan di Kabupaten Kapuas semakin inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pemerintah daerah juga diimbau untuk terus meningkatkan koordinasi lintas sektor agar tidak ada warga, baik penduduk lokal maupun pendatang, yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan dasar. (bam)
