Penyerapan Anggaran Katingan Gemilang! Peringkat 2 se-Kalteng di Triwulan III 2025
KASONGAN, Kalteng.co-Pemerintah Kabupaten Katingan menunjukkan kinerja yang signifikan dalam aspek belanja publik hingga triwulan III tahun 2025. Daerah yang berjuluk Bumi Penyang Hinje Simpei ini berhasil menempati peringkat kedua se-Kalimantan Tengah (Kalteng) dari sisi penyerapan anggaran. Pencapaian ini mengindikasikan efektivitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merealisasikan program dan membelanjakan dana sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Bupati Katingan Saiful menilai capaian tingginya penyerapan anggaran tersebut merupakan hal yang wajar. Menurutnya, OPD di lingkungan Pemkab Katingan telah menunjukkan pemahaman yang baik dalam menjalankan program dan membelanjakan alokasi dana yang tersedia.
“Untuk membelanjakan anggaran atau melaksanakan program pada OPD, saya yakin OPD di Katingan sangat memahami hal ini,” tegas Bupati Saiful, mengapresiasi kinerja jajarannya dalam memastikan dana pembangunan tersalurkan.
Kendati demikian, kinerja Pemkab Katingan diimbau untuk ditingkatkan pada aspek penerimaan daerah. Dari sisi pendapatan, Katingan masih berada di urutan yang kurang memuaskan, yakni peringkat kedelapan di tingkat Provinsi Kalteng.
Angka ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam upaya Pemkab Katingan untuk memaksimalkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan transfer lainnya. Menyikapi peringkat pendapatan yang berada di tengah, Bupati Saiful secara tegas meminta seluruh pihak terkait untuk bekerja lebih keras.
Dia menekankan perlunya peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan. Dorongan ini penting untuk memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk pembangunan yang berkelanjutan di masa depan.
“Saya berharap dengan adanya peningkatan yang signifikan dari sisi pendapatan, Katingan akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program-program pembangunan,” tuturnya.
Seraya menyebutkan, peningkatan ini tidak hanya penting untuk mendanai proyek infrastruktur dan layanan publik, tetapi juga untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dalam jangka panjang.(eri)
