BeritaHukum Dan KriminalNASIONAL

Dewan Pers Gugat UU KUHP, 60 Persen Keberatan Diabaikan Saat Pembahasan RKUHP

KALTENG.CO-Para wakil rakyat di DPR RI telah menetapkan KUHP. Banyak sekali protes dan kritik dari elemen masyarakat yang berhubungan dengan KUHP baru tersebut.

Pasalnya, berbagai usulan maupun masukan dari elemen masyarakat yang disampaikan saat pembahasan,  terkesan diabaikan. Salah satunya adalah usulan dari Dewan Pers.

Ada banyak usulan dari Dewan Pers yang berpotensi memberangus kebebasan pers. Namun saat disahkan menjadi KUHP, sekitar 60 persen usulan perbaikan RKUHP dari dewan pers diabaikan oleh para wakil rakyat di DPR RI.

ewan Pers secara resmi bakal mengajukan gugatan judicial review terhadap UU KUHP. Pasalnya di dalam UU yang kontroversial tersebut, terdapat ancaman terhadap kebebasan pers atau media massa.

Kekhawatiran itu muncul, meskipun secara tertulis tidak ada kata atau nomenklatur pers di dalam UU KUHP. Sikap kritis terhadap UU KUHP itu disampaikan anggota Dewan Pers Atmaji Sapto Anggoro di sela kegiatan sosialisasi pedoman peliputan media toleran Kementerian Agama (Kemenag) di Bogor Minggu (11/12/2022).

’’Dalam posisi ini Dewan Pers bersama-sama konstituennya akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi,’’ tegas Atmaji Sapto Anggoro.

Sapto menegaskan, Dewan Pers bukan seketika itu memprotes UU KUHP. Ketika masih dalam pembahasannya, sudah bertemu parlemen membawa usul atau masukan untuk ditampung di UU KUHP. Ternyata usul-usul tersebut diabaikan wakil rakyat.

’’Sekitar 60 persen (usul Dewan Pers) diabaikan,’’ kata Atmaji Sapto Anggoro. ”Sekitar 35 persen usul Dewan Pers dimasukkan dalam penjelasan. Kemudian hanya ada satu poin usul yang dimasukkan di dalam UU KUHP. Itupun sangat minor dan berbeda dengan usul-usul lain yang lebih strategis,” tambah dia.

Sapto menegaskan di dalam UU KUHP memang secara tertulis tidak ada frasa atau nomenklatur pers, wartawan, maupun istilah lain di dunia media massa. Tetapi ancaman kebebasan pers tetap ada. Sebab, di dalam UU KUHP ada aturan terkait penerbitan dan publikasi.

Ia menegaskan penerbitan dan publikasi itu sangat erat dengan bidang kerja media massa. Salah satu pasal yang disoroti adalah larangan mempublikasi informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Ia menegaskan aturan itu mengancam kebebasan pers.

Ia mengatakan dalam sebuah berita, termasuk liputan investigasi, tidak ada kebenaran mutlak, layaknya kebenaran dari pengadilan. Sehingga produk media massa atau berita, sangat rentan dilaporkan ke polisi dengan cantolan UU KUHP tersebut. (*/tur)

Related Articles

Back to top button