PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah, Riska Agustin, menegaskan DPRD akan mengawal komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan.
Hal tersebut disampaikannya usai mendengarkan jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurut Riska, pemerintah daerah telah menyatakan komitmennya untuk mengakomodasi berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi, khususnya terkait pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
“Pemerintah akan mengakomodir harapan dari fraksi-fraksi agar pemerataan pembangunan bukan hanya di kota tetapi juga di pedesaan, baik itu infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan,” katanya, Rabu (9/7/2026).
Politikus Partai Golkar itu menilai komitmen tersebut perlu diwujudkan secara nyata melalui program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat di seluruh daerah, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Ia menambahkan, DPRD memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel agar pelaksanaan pembangunan berjalan optimal.
Selanjutnya, seluruh komitmen pemerintah daerah tersebut akan dibahas lebih mendalam di tingkat komisi. Jika masih terdapat substansi yang memerlukan pendalaman, pembahasannya akan dilanjutkan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng.
“Pada prinsipnya DPRD akan terus mengawal komitmen pemerintah sebagai bagian dari fungsi pengawasan, sehingga pelaksanaan pembangunan benar-benar berjalan sesuai harapan masyarakat,” pungkasnya. (bam)
