DPRD Katingan Soroti Kelangkaan Pertalite: Minta SPBU Batasi Pengisian Berulang Pelangsir
KASONGAN, Kalteng.co-Keluhan masyarakat terkait kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di Kabupaten Katingan kian memuncak. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Katingan, yang mendesak pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk lebih ketat dalam mengawasi praktik pengisian BBM.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Katingan, Wiwin Susanto, secara tegas mengingatkan SPBU agar tidak membiarkan para “pelansir” (penimbun atau pengecer yang mengisi berulang) menguasai pengisian BBM bersubsidi. Hal ini disampaikannya kepada awak media pada Rabu (11/6/2025).
BBM Bersubsidi untuk Seluruh Masyarakat, Bukan Segelintir Oknum
Wiwin Susanto menegaskan bahwa BBM bersubsidi merupakan hak seluruh lapisan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir oknum yang mencari keuntungan pribadi.
“Kita tidak melarang siapapun boleh mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite. Tapi tidak untuk orang yang itu-itu saja setiap hari. Kasihan pengendara yang lain,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Pernyataan Wiwin ini menyoroti praktik yang merugikan masyarakat luas, di mana para pelansir kerap mengisi BBM Pertalite secara berulang-ulang, baik untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi atau untuk kepentingan penimbunan. Akibatnya, masyarakat umum yang benar-benar membutuhkan kesulitan mendapatkan jatah mereka.
Antrean Panjang Akibat Praktik Curang?
Wiwin juga menyinggung bahwa jika penyaluran BBM bersubsidi dikelola dengan baik dan benar oleh pihak SPBU, antrean panjang yang kerap terjadi di SPBU saat ini seharusnya bisa dihindari. Fenomena antrean panjang ini seringkali menjadi indikasi adanya ketidakberesan dalam distribusi atau adanya praktik penyalahgunaan.
“Saya yakin jika tidak ada yang mengisi berulang-ulang, masyarakat pasti dengan mudah menikmati BBM bersubsidi,” tandasnya.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kelangkaan Pertalite dan antrean panjang di Katingan bukan semata-mata karena kurangnya pasokan, melainkan juga akibat praktik pengisian berulang oleh oknum tertentu.
DPRD Katingan berharap, dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dari pengelola SPBU, distribusi Pertalite dapat berjalan lebih adil dan merata, sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan BBM mereka. Ini adalah langkah penting untuk memastikan keadilan energi di Kabupaten Katingan. (eri)
