Hanya 1 Persen Termuat dalam Visi-Misi, Komitmen Tiga Paslon Cawapres Soal Krisis Iklim
JAKARTA, Kalteng.co-Komitmen tiga Paslon Cawapres RI pada Pemilu 2024 mendatang terhadap permasalahan lingkungan hidup dan krisis iklim masih jauh dari memuaskan. Dari studi analisis konten dari visi-misi ketiga Capres ternyata hanya 1 persen yang menunjukan kepedulian terhadap isu-isu lingkungan.
Sejak pendaftaran bakal calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum, nyaris tak terlihat ketiga pasang capres (Anies – Muhaimin, Ganjar – Mahfud, dan Prabowo – Gibran) menempatkan krisis iklim dan pemulihan lingkungan hidup sebagai agenda prioritas. Narasi ini sepi dari percakapan elektoral kandidat dan dalam berbagai kunjungan mereka hingga kini menjelang masa kampanye.
Padahal, dengan dampak krisis iklim yang kian memburuk, praktis hanya punya waktu sampai 2030, untuk benar-benar bisa berbuat sesuatu membalikkan keadaan. Artinya kebijakan yang akan mengurangi dampak krisis iklim serta mengurangi penyebab terjadinya krisis, dinilai sangat mendesak.
Koalisi Keadilan Iklim yang terdiri dari Yayasan Pikul, Yayasan Madani Berkelanjutan, Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Kelola (KEMITRAAN), melihat dokumen visi-misi kandidat capres yang beredar ke publik, belum cukup kuat sebagai pondasi kebijakan jangka panjang dalam menangani dampak perubahan iklim.
Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad menilai, agenda iklim dan lingkungan hidup dalam dokumen visi-misi para capres tidak tegas meletakkan pondasi serta mengubah haluan ekonomi yang memastikan bahwa kondisi iklim atau krisis iklim bisa teratasi.
“Dokumen visi-misi mereka (capres) tidak ngomong jangka panjang untuk generasi masa depan. Jadi mikirnya itu masih dengan pola ekonomi yang sekarang, pola ekonomi yang ekstraktif, sangat tergantung pada energi fosil, belum ada ketegasan untuk mencegah deforestasi dan mempertahan sisa hutan yang ada,” kata Nadia saat Diskusi Editorial Forum pada acara Green Press Community di Habitare Apart Hotel, Selasa (7/11/2023).
Yayasan Madani bersama koalisi telah menganalisis dokumen visi-misi para capres. Dari sekian banyak janji, sejumlah klaster kebijakan di dalamnya yang terkait langsung dengan perubahan iklim dan lingkungan hidup masih menyisakan banyak catatan bahkan kekurangan.
“Misalnya pada klaster perubahan iklim, belum ada paslon yang tegas berkomitmen mencegah kenaikan suhu bumi di atas 1,5 derajat sesuai dengan arahan ilmu pengetahuan terbaru,” kata Nadia.
Di klaster kebijakan transisi energi, penggunaan bahan bakar fosil ternyata masih juga didorong, melalui eksplorasi dan pembangunan kilang minyak bumi baru dan hilirisasi batubara.
“Atau rambu pengaman supaya transisi energi tidak bertolak-belakang dengan upaya menjaga hutan dan hak-hak masyarakat. Jangan sampai hutan gundul dan hak masyarakat terlindas demi proyek-proyek transisi energi” Lanjut Nadia
Lalu kebijakan hutan dan deforestasi. Masa depan hutan masih akan dihadang oleh ambisi pembangunan haus lahan yang juga didorong oleh Paslon, seperti ekspansi pertambangan untuk transisi energi, bioenergi, ekstensifikasi lahan perkebunan, food estate, hingga IKN.
“Komitmen perlindungan dan restorasi lahan gambut juga masih minim,” katanya.
Kesimpulan Koalisi persis juga ditemukan dalam riset Monash Climate Change Communication Research Hub/MCCCRH Indonesia Node. Berdasarkan riset dokumen visi-misi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024, fokus para kandidat pada pada perubahan iklim dan pelestarian lingkungan sangat kecil,
Dengan menggunakan empat kata kunci (“lingkungan”, “iklim”, “ekologi”, dan “energi”), ternyata dokumen visi-misi ketiga pasang capres hanya memuat sekitar 1% kata-kata yang terafiliasi dengan kebijakan perubahan iklim dan lingkungan.
Pasangan Ganjar-Mahfud paling banyak mencantumkan keempat kata tersebut yakni sebanyak 47 kata atau sekitar 1,09%, diikuti oleh pasangan Anies-Muhaimin sebanyak 44 kata (0,6%) dan pasangan Prabowo-Gibran sebanyak 44 kata (0,58%).
“Lagi-lagi isu perubahan iklim dan lingkungan bukan menjadi prioritas, meski ancaman dan dampak perubahan iklim sangat nyata kita rasakan,” ungkap Chair Monash Climate Change Communication Research Hub – Indonesia Node, Ika Idris.
Menurutnya, pemanasan global dan mengatasi perubahan iklim sebenarnya agenda global yang berdampaknya ke semua orang, dari desa ke kota. Di kota kita terdampak oleh polusi udara, sementara di pelosok kita merasakan dampak kekeringan dan gagal panen.
“Karenanya pemilu inilah saatnya untuk kita menilai mana kandidat yang memang komitmen terhadap isu perubahan iklim yang berdampak pada kita semua,” tegas kan.(*/tur)
