Ini Jadwal Penyaluran Bantuan Kuota Internet untuk Pendidikan

JAKARTA, kalteng.co – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbu) akan kembali menyalurakan bantuan subsidi kuota internet pada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Rencananya, bantuan akan disalurkan selama tiga bulan. Pencairan sendiri dijadwalkan mulai pada Maret 2021. Kemudian, berlanjut hingga Mei 2021. Diharapkan, bantuan kuota internet ini dapat meringankan beban siswa, guru, mahasiswa, dan dosen yang sebagian besar masih menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ) hingga saat ini. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbud Hasan Chabibie mengungkapkan, penyaluran bantuan kuota internet nantinya akan menggunakan basis data sebelumnya. Yakni pada penyaluran terakhir di Desember. ”Kami menggunakan basis data tersebut,” ujarnya saat dikonfirmasi Rabu (17/2). Tahun lalu, bantuan ini sudah tersalur pada 35.598.376 orang siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Jumlah ini hanya sekitar 62 persen dari target penyaluran di awal yang mencapai sekitar 59,5 juta siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Jika merujuk lagi pada data tersebut, artinya siswa, guru, mahasiswa, dan dosen yang sebelumnya tak menerima akan kembali gigit jari. Belum lagi bila ada mahasiswa yang sudah lulus di akhir tahun lalu atau awal tahun 2021 ini. Disinggung soal hal tersebut, Hasan menegaskan bahwa nantinya bakal ada update data. Sayangnya, ia tak merinci kapan proses perbaruan data dilakukan dan seperti apa prosesnya. Apakah kembali bergantung pada sekolah dan kampus seperti sebelumnya atau ada skema baru. ”Nanti ada pemutakhiran data juga,” jawabnya singkat. Ia pun tak merespon ketika ditanya mengenai besaran kuota yang diberikan nanti. Bakalan sama seperti tahun lalu atau ada perubahan seperti yang ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti merespon baik adanya niatan Kemendikbud melanjutkan program bantuan kuota internet kepada para guru dan peserta didik. Diharapkan, dalam penyaluran di tahun 2021 dapat disertai perubahan pembagian besaran kuota antara kuota umum dan kuota belajar. Berdasarkan ”Sehingga, kuota bisa lebih tepat guna, tepat sasaran, dan bermanfat dalam memperlancar PJJ secara daring,” katanya. Menurut Retno, ada sejumlah usulan siswa terkait pembagian kuota ini. sekitar 2 persen pengadu, mengusulkan kuota dibagi menjadi 10 GB kuota umum dan 25 GB kuota belajar. Ada pula sebanyak 8 persen menginginkan menjadi 15 GB kuota umum dan 20 GB kuota belajar. Kemudian, 26 persen siswa lainnya menginginkan menjadi 20 GB kuota umum dan 15 kuota belajar. Sedangkan sisanya 16 persen, mengusulkan banyak ide lainnya. Seperti untuk aplikasi WhatsApp saja; 35 GB untuk Kuota belajar saja; Kuota unlimited, 75% kuota umum dan 25% kuota belajar, 50 GB kuota umum dan 50 GB kuota Belajar, serta ada yang mengusulkan subsidi seluruh provider saja agar internet murah untuk semua rakyat Indonesia. ”Tapi mayoritas pengadu, sebanyak 40 persen, mengusulkan seluruhnya kuota umum agar lebih fleksibel,” jelasnya. Selain itu, lanjut dia, KPAI mendorong Dinas-Dinas Pendidikan di berbagai daerah melakukan pendataan para siswa dan guru yang terkendala PJJ secara daring setelah kebijakan pemberian kuota internet oleh Kemendikbud. Pendataan dapat dilakukan dengan melakukan rapat daring secara berjenjang dengan Kepala Sekolah, para walikelas dan guru mata pelajaran. Kemendikbud juga diminta melakukan koordinasi dengan dinas yang sulit sinyal, tak ada sarana dan prasarana daring termasuk tidak ada listrik. Sehingga, bisa diperoleh solusi untuk mnegtasai persoalan yang ada. Dengan begitu anak-anak tetap bisa memperoleh haknya. ”KPAI juga meminta Kemendikbud mempertimbangkan pengalihan angaran kuota yang tidak dipergunakan untuk membantu sekolah mendapatkan bantuan gadget,” tegasnya. Gadget tersebut kemudian bisa dipinjamkan pada siswa untuk PJJ. Pada bagian lain, Retno menyebut PJJ semakin berdampak nyata pada siswa. Mulai dari potensi putus sekolah hingga pernikahan dini. Retno mengungkapkan, ketika PJJ berlangsung, banyak siswa memilih bekerja membantu ekonomi keluarga karena orangtua kehilangan pekerjaan. Ketika anak bekerja, maka secara otomatis berhenti sekolah. Lalu, ada pula yang memutuskan menikah. Hal ini ditemui saat KPAI melakukan pengawasan penyiapan buka sekolah di masa pandemi pada 8 provinsi (seluruh provinsi di Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bengkulu). Dari sana, ternyata beberapa kepala sekolah curhat bahwa ada peserta didiknya yang putus sekolah. Alasannya beragam. Mulai dari tidak memiliki alat daring, tidak mampu membeli kuota internet hingga membuat mereka tidak mengikuti PJJ berbulan-bulan. Akhirnya, memutuskan bekerja atau menikah. ”Dari temuan KPAI, ada 119 peserta didik yang menikah, laki-laki maupun perempuan, usianya beriksar 15-18 tahun,” ujarnya. Selain itu, PJJ juga berpotensi membuat peserta didik tidak naik kelas dengan sejumlah alasan. Salah satunya, tidak tuntas pembelajaran dan tugas yang diberikan. Seperti yang terjadi di Kota Cimahi. Sempat beredar pemberitaan bahwa ada ribuan siswa terancam tidak naik kelas. Setelah ditelusuri oleh KPAI, sebetulnya hanya rapor yang tidak bisa diserahkan lantaran tugas belum rampung. Saat diobservasi, ternyata siswa memiliki masalah dengan alat daring, kuota internet, dan wilayah blank spot. Dari keterangan yang diperoleh KPAI, ada sekitar 633 siswa SMP di kota Cimahi yang tidak memiliki alat daring. Sementara, 2.508 menggunakan HP milik orangtua dan 18.048 siswa punya atas kepemilikan sendiri. Untuk mengurai persoalan tersebut, menurut Retno, Dinas Pendidikan Kota Cimahi dan para guru di Kota Cimahi tetap melayani peserta didik yang kesulitan PJJ daring dengan guru kunjung. Selain itu, orangtua diminta mengambil soal dan materi ke sekolah. ”Bahkan ada guru yang bersedia ke sekolah setiap hari untuk mengajari 3 siswanya di sekolah karena tidak memiliki alat daring,” paparnya. Kendati demikian, KPAI meminta agar sekolah menjadikan Surat edaran (SE) Mendikbud No 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) jadi rambu-rambu penilaian di masa pandemic. Baik itu kelulusan maupun kenaikan kelas peserta didik di seluruh sekolah di Indonesia. KPAI juga mendorong agar Kemendikbud dan dinas pendidikan melakukan pemetaan dan membuat program pembagian alat daring untuk PJJ. Sehingga anak-anak yang tidak memiliki handphone bisa dipinjamkan melalui sekolah. Ini termasuk bantuan kuota internet dan bantuan penguat sinyal. ”Sehingga PJJ dapat berlangsung dan anak-anak tetap memiliki keteraturan dalam pembelajaran,” pungkasnya. (mia/jpg/ala)

Ini Jadwal Penyaluran Bantuan Kuota Internet untuk Pendidikan

Azuba

Palangka Raya Capai Suhu Tertinggi se-Indonesia, Ini Anjuran Wali Kota

Letkol Heri Pujiyanto Wafat, Duka Selimuti Korem 102/Panju Panjung

PANTAS Genggam Tiket Pilkada

Fairid Naparin Nilai Koperasi Merah Putih Jadi Solusi Penguatan Ekonomi dan Ketahanan Pangan Warga

Gedung Dewan Disterilkan, 117 Pegawai Di-Rapid Test

Buruh Perkebunan dan Pertambangan Sasaran Bandar

Azuba

Maling Milineal! Mencuri di Sekolah, Jualan di Online

Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang Baru Dilantik, Diminta Buktikan Kemampuan

Related Articles

Dirut Bank Kalteng Dukung Koperasi Merah Putih, Maslipansyah: Perkuat Akses Keuangan Masyarakat Desa

Kadin Kalteng Sambut Positif Koperasi Merah Putih, Rahmat Nasution Hamka: Peluang Besar Perkuat UMKM Desa

Gubernur Agustiar Sabran Optimistis Koperasi Merah Putih Jadi Penggerak Ekonomi Desa di Kalteng

Tak Beri Ruang Balap Liar, Satlantas dan Brimob Sisir Titik Rawan di Palangka Raya