PALANGKA RAYA, Kalteng.co -Sidang Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) Kalteng sudah berlangsung dua kali. Sejauh ini masih belum ada keputusan final. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng terus melakukan pengawasan atas proses sidang yang digelar di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Kepala Kesbangpol Kalteng Agus Pramono mengatakan, baik Kesbangpol Kalteng maupun pihak terkait seperti intelijen bekerja memantau perkembangan Kalteng jelang dan pacaputusan MK. Diharapankan kondisi Kalteng tetap aman dan kondusif usai menerima hasil putusan MK.
“Kami harap masyarakat menunggu hasil putusan MK, karena ini merupakan ruang yang diberikan negara untuk penyelesaian sengketa pilkada,” katanya saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (9/2/2021).
Diungkapkannya, sidang ini menjadi penentuan siapa yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur Kalteng lima tahun ke depan. Pihaknya berkoordinasi dengan Kesbangpol kabupaten/kota se-Kalteng untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi.
“Kami sudah melakukan rapat bersama Kesbangpol kabupaten/kota se-Kalteng untu terus melakukan pemantauan gejolak atas hasil PHP di tingkat MK ini,” ungkapnya kepada Kalteng Pos.
Terutama, lanjut dia, pada daerah yang dianggap rawan seperti Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis), Kapuas, Kotawaringin Timur (Kotim), dan Kotawaringin Barat (Kobar). Dikhawatirkan ada hal-hal lain yang dikaitkan dengan pilkada, seperti kasus Kinipan, rencana pembentukan Kotawaringin, dan lainnya.
“Lima kabupaten/kota itu dinilai rawan lantaran calon berasal dari daerah ini dan memiliki pemilih alias pendukung yang cukup banyak,” ujarnya.
Namun, tambah dia, berdasarkan evaluasi selama ini, kondisi di tengah masyarakat selama pemilu, baik pilpres, pileg, maupun pilkada selalu berjalan lancar dan aman. Karena itu, apapun yang menjadi keputusan MK nanti harus diterima oleh semua pihak.
“Seluruh aparat keamanan baik kepolisian maupun TNI sudah siap untuk antisipasi,” pungkasnya.
