Kalteng Raih Insentif Fiskal: Wagub Edy Pratowo Tegaskan Konsistensi Pengendalian Inflasi Daerah
JAKARTA, Kalteng.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) kembali memperoleh Penghargaan Insentif Fiskal dari Pemerintah Pusat. Pada tahun 2024, Kalteng berhasil menerima penghargaan ini dalam kategori Pengendalian Inflasi Daerah untuk Periode I, bersama tiga provinsi lainnya. Jumlah insentif yang diterima Kalteng sebesar Rp 5.734.723.000 untuk tahun anggaran berjalan 2024. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, bersama Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, kepada Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024), saat acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah.
Dalam sambutannya, Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan atas pemberian penghargaan ini dan menekankan pentingnya upaya pengendalian inflasi di daerah. “Penghargaan ini menandakan bahwa pengendalian inflasi harus menjadi perhatian utama kita semua. Saya berharap ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menekan inflasi di Indonesia,” ujar Tito.
Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa inflasi daerah saat ini berada dalam target nasional sebesar 2,5% ±1%. Pada Juli 2024, inflasi tahunan (year-on-year) di Pulau Kalimantan dan Jawa adalah yang terendah, sedangkan Pulau Sumatera dan Papua masih menghadapi inflasi tinggi. Papua Pegunungan mencatat inflasi tertinggi sebesar 5,65%, sedangkan Bangka Belitung memiliki inflasi terendah dengan 0,8%. Sementara itu, inflasi tahunan di Kalimantan Tengah tercatat 1,3%, yang masih lebih rendah dari target nasional 2,1%.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alf Jerman menyatakan, bahwa pemberian Penghargaan Insentif Fiskal bertujuan untuk meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi. Penghargaan ini juga merupakan bentuk apresiasi bagi daerah yang sukses mengelola inflasi dan diharapkan dapat memotivasi daerah lain untuk meningkatkan kinerja mereka. “Kinerja pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi dinilai berdasarkan sembilan upaya, termasuk pengendalian inflasi pangan, kepatuhan dalam pelaporan kepada Kemendagri, Kemendag, dan Kemenko Biro Ekonomi, serta tingkat inflasi yang dicapai. Penilaian juga meliputi realisasi belanja terhadap total anggaran daerah.” ujar Lucky.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, dalam wawancaranya dengan MMCKalteng setelah menerima penghargaan, menegaskan bahwa insentif fiskal ini adalah bukti komitmen serius pemerintah dalam mengendalikan inflasi. “Tahun lalu kami juga menerima insentif fiskal, dan alhamdulillah, tahun ini kami mendapatkannya lagi. Ini menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi,” kata Edy Pratowo. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). “Kunci utama adalah sinergi. Pengendalian inflasi yang bersifat parsial dan sektoral tidak akan berhasil. Semua elemen pemerintah dan masyarakat harus terlibat aktif,” pungkasnya. (pra)
EDITOR : TOPAN
