Ketua Komisi I DPRD Kalteng Dukung Kebijakan WFA dan Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas

Anggaran ATK Dipotong 70-80 Persen

“Kita memahami kebijakan ini. Presiden Prabowo mungkin sudah lama memiliki gagasan ini dan baru bisa merealisasikannya setelah menjabat. Apalagi dengan di keluarkannya Instruksi Presiden (Inpres), sekarang tinggal bagaimana implementasinya di lapangan,” terangnya.

Anggota DPRD Kalteng dari Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kapuas dan Pulang Pisau ini menyoroti bahwa kemajuan teknologi memungkinkan digitalisasi dokumen, sehingga dapat mengurangi kebutuhan cetak dan penggunaan ATK.

“Anggaran ATK di potong 70-80 persen, karena sekarang dokumen bisa di akses secara digital. Tidak perlu lagi di cetak, cukup di tampilkan melalui perangkat elektronik. Ini tentu memberikan efisiensi luar biasa,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penghematan anggaran yang di lakukan di seluruh Indonesia dapat di alokasikan untuk sektor pembangunan lainnya yang lebih mendesak.

Muhajirin juga menyoroti perlunya pemangkasan anggaran perjalanan dinas yang di nilai masih bisa di kurangi tanpa mengganggu efektivitas kerja pemerintahan.

“Pemerintah tentu memiliki pertimbangan dalam menentukan instansi mana yang masih memerlukan perjalanan dinas dan mana yang bisa di kurangi. Yang terpenting adalah transparansi dalam penghematan ini, serta pemanfaatannya untuk hal yang lebih bermanfaat,” pungkasnya. (pra)

EDITOR : TOPAN