Bukanlah Soal Kualitas Sistem Dan Regulasi Melainkan Soal Kualitas Individu
Selain itu, sebut Kumbul, tujuan bimtek adalah untuk memberikan pengetahuan atau pemahaman tentang pemilu. Serta menumbuhkan sikap dan kesadaran antikorupsi, juga untuk membangun pemilu Indonesia yang cerdas dan berintegritas bagi seluruh aktor utama dan aktor pendukung yang terlibat.
Melalui pemberian pemahaman antikorupsi, Kumbul menjelaskan, penyelenggara dan pemilih di harapkan mengedepankan prinsip dasar pemilu demokratis dan berintegritas serta norma etika politik, mematuhi kode etik dari free and fair election, serta menolak berbagai bentuk penyimpangan pemilu.
”Berharap partisipasi politik masyarakat dapat berkontribusi pada proses dan hasil pemilu yang berkualitas dan berintegritas serta meningkatkan upaya pengawasan dan pelaporan praktik korupsi politik yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan pemilu,” ucap Kumbul.
Wakil Gubernur Jogjakarta KGPAA Sri Paduka Pakualam X menyampaikan empat hal yang harus di pahami. Yakni tindakan korupsi bukanlah soal kualitas sistem dan regulasi, melainkan soal kualitas individu.
Kedua, korupsi sebagai bentuk kejahatan harus di berantas secara tuntas. Selanjutnya, korupsi tidak terbatas pada soal uang atau penyalahgunaan materi.
”Yang keempat, pemilu melibatkan tiga aktor yaitu penyelenggara, peserta, dan pemilih, yang harus equal, baik dalam hal komitmen maupun dalam hal upaya,” tutur Pakualam X.(tur)
