Pemindahan Ibukota ke IKN, Berpotensi Memunculkan Sumber Kerawanan Baru
KALTENG.CO-Rencana pemerintah untuk memindahkan Ibukota Negara RI dari Jakarta ke IKN Nusantara, sudah mantap. Sejauh ini, berbagai persiapan terus dilakukan, terutama pembangunan sarana dan prasarana pendukung.
IKN akan menjadikan Indonesia, sebagai Negara modern dengan konsep paradigma baru. Sehingga citra Negara Indonesia di mata internasional pun akan semakin baik.
Di samping itu, yang perlu pula diwaspadai oleh pemerintah bahwa perpindahan pusat Negara RI ke IKN, juga akan menggeser kerawanan-kerawanan baru, terutama yang berhubungan dengan kedaulatan maupun eksistensi pemerintahan.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi simbol pergeseran paradigma pembangunan di Indonesia.
Hal tersebut, kata Andi, merupakan salah satu kajian terkait IKN, yang dihasilkan Lemhannas sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat dilantik menjadi Gubernur Lemhannas pada Februari.
”IKN tidak hanya sekadar menjadi pembangunan kota, tetapi menjadikan IKN sebagai simbol pergeseran paradigma pembangunan di Indonesia,” kata Andi seperti dilansir dari Antara di Gedung Lemhannas, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Ia menjelaskan, pergeseran paradigma pembangunan di IKN yang dimaksud meliputi simbol bagaimana Indonesia akan bergerak ke arah smart economy, digital economy, green economy, dan menjadikan Indonesia bagian dari regional maupun global hub.
”IKN harus menjadi simbol dari transformasi pembangunan ekonomi di Indonesia,” ujar Andi Widjajanto.
Andi mengatakan, kajian Lemhannas tentang IKN selanjutnya mencermati perihal pertahanan IKN, di mana IKN akan menjadi pusat gravitasi dan kekuatan di Indonesia, sehingga memunculkan kerawanan baru.
”Berpindahnya Jakarta ke IKN akan mengubah centre of gravity Indonesia, termasuk akan membutuhkan gelar-gelar militer baru pada saat IKN akan menjadi pusat kekuatan di Indonesia,” tutur Andi Widjajanto.
Untuk itu, lanjutnya, kerawanan strategis baru di IKN harus segera dimitigasi, antara lain dengan melakukan gelar udara yang sifatnya mengandalkan air centric warfare sebagai strategi pertahanan IKN.
Lalu ada gelar laut yang sifatnya mengandalkan dua strategi kembar, antiakses dan area denial. ”Strategi itu sudah kami tawarkan ke pemerintah,” imbuh Andi Widjajanto.
Andi mengatakan, strategi pertahanan yang bersifat air centric dibutuhkan karena pertempuran pertahanan pertama yang akan dihadapi di IKN cenderung berupa pertempuran udara dengan memanfaatkan teknologi-teknologi baru dan cenderung hybrid. Tantangan pertahanan lain di IKN berkaitan dengan perang cyber.
”Menyimak apa yang terjadi terutama di Rusia dan Ukraina, kita melihat adanya teknologi-teknologi baru yang dikembangkan, yang dipergunakan dalam perang di Ukraina. Yang paling menonjol memang sifatnya air centric, terutama drone dan rudal yang sudah masuk ke era hipersonik,” ucap Andi Widjajanto.
Oleh karena itu, ia berharap Indonesia bisa segera bersiap untuk melakukan adopsi teknologi-teknologi terbaru dalam bidang pertahanan udara maupun cyber.
”Teknologi-teknologi baru ini kami amati terus menerus untuk kemudian diusulkan, diadopsi Kementerian Pertahanan-Mabes TNI, termasuk untuk penguatan pertahanan IKN ke depan,” papar Andi.
Secara keseluruhan, Andi menyebut, Lemhannas telah menghasilkan 42 kajian atau rekomendasi kebijakan pada periode 2022 dari lima topik yang diinstruksikan presiden. Yakni konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pembangunan IKN.
”Dari Februari sampai pertengahan Desember, kami sudah memberikan kajian berupa rekomendasi-rekomendasi kebijakan, kalau tercatat sekarang sebanyak 42 kajian atau rekomendasi kebijakan dari lima topik yang diminta presiden,” terang Andi Widjajanto. (*/tur)