Kalteng Termasuk Salah Satu Provinsi Dengan Inflasi Tertinggi
Sugianto menyebut perlu ada alokasi dana minimal 10 persen untuk ketahanan pangan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). “Jadi ada alokasi untuk anggaran ketahanan pangan, di dana APBN sudah ada, kalau bisa di APBD adakan juga untuk ketahanan pangan, paling tidak 10 persen, supaya bupati/wali kota bisa sejalan,” katanya.
Gubernur juga mengimbau bupati/wali kota se-Kalteng untuk bersinergi demi mengendalikan inflasi, sehingga harga barang barang kebutuhan pokok segera bisa di kendalikan. “Mari kita bersinergi untuk menangani inflasi, apa yang di perintahkan Bapak Presiden mari kita laksanakan, karena perintah itu untuk kemaslahatan kita bersama,” tuturnya.
Gubernur memang menginginkan agar pasar murah dan pasar penyeimbang di laksanakan di seluruh kabupaten/kota, karena Kalteng termasuk salah satu provinsi dengan inflasi tertinggi. “Dari total 37 provinsi, kita berada di nomor ketiga, memang perekonomian kita di peringkat satu, tapi inflasi juga tinggi loh,” ucapnya.
Menyadari bahwa inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menurun, Sugianto mengimbau agar pemerintah daerah kabupaten/kota mencari solusi untuk mengembalikan daya beli masyarakat. “Semestinya tidak di suruh pun pasar murah dan pasar penyeimbang ini tetap di adakan oleh pemda kabupaten/ kota, karena inflasi ini pasti terjadi tiap tahun,” tuturnya.
Menutup sambutannya, gubernur mengimbau agar kepala daerah memperkuat sinergi dan koordinasi antarinstansi agar inflasi di Kalteng dapat di tekan. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng sekaligus Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) H Nuryakin menyampaikan, pasar murah dan pasar penyeimbang merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran serta mengendalikan inflasi di daerah.
