Pemprov Kalteng Selidiki Dugaan Peredaran Bawang Merah Impor Asal Thailand
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Beredar kabar bahwa bawang merah asal Thailand masuk ke beberapa daerah di Kalimantan Tengah (Kalteng), termasuk Palangka Raya. Namun, hingga saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng belum menerima laporan resmi terkait hal tersebut.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Kalteng, Sri Widanarni, mengaku baru mengetahui informasi ini. Ia menegaskan bahwa Pemprov akan segera menindaklanjuti dugaan tersebut guna menilai dampaknya terhadap pasar lokal.
“Saya juga baru mendengar informasi ini. Jika benar terjadi, kami akan segera membahas langkah antisipasi,” ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual di Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (4/2/2025).
Menurutnya, masuknya bawang merah ilegal dari Thailand berpotensi mengganggu stabilitas harga bahan pokok di pasaran.
“Beredarnya bawang merah impor tanpa pengawasan bisa menyebabkan fluktuasi harga yang merugikan petani dan konsumen. Kami akan mengumpulkan informasi lebih lanjut dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan bahan pokok dengan harga yang wajar,” tegas Sri.
Hingga saat ini, Pemprov Kalteng belum menggelar pembahasan khusus terkait peredaran bawang impor tersebut. Namun, Sri memastikan pemerintah akan terus mengawasi pasar dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi dampak yang mungkin timbul.
Di sisi lain, perbaikan sejumlah ruas jalan di Kalteng masih mengalami keterlambatan. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalteng, Rody, mengungkapkan bahwa hal ini disebabkan oleh proses pemesanan material yang masih berlangsung.
“Kami masih dalam proses pemesanan bahan. Harapannya, sebelum masa pemeliharaan berakhir, perbaikan sudah bisa diselesaikan,” ujarnya, Selasa (4/2/2025). Pemprov Kalteng berkomitmen untuk mempercepat proses perbaikan agar infrastruktur di wilayah tersebut tetap optimal dan mendukung aktivitas masyarakat. (pra)
EDITOR : TOPAN
