“Sedikit masukan, bahwa sebenarnya yang diharapkan oleh Pemprov untuk bertemu adalah ketua umum, namun KONI juga memiliki ketua dan pengurus pelaksana harian. Intinya saya selaku ketua harian menjalankan tugas sesuai serta AD-ART yang ada, sehingga apapun yang terjadi kita tetap solid dalam menjalankan roda kegiatan maupun administrasi KONI dan kita berharap bisa diterima oleh Pemprov untuk melaksanakan audensi ada atau tanpa adanya ketua umum,” tegasnya.
Selain itu, optimistis bahwa dana hibah KONI tetap akan dicairkan oleh Pemprov mengingat masih ada waktu selama 1 bulan hingga batas akhir pencairan, yakni pada bulan desember mendatang.
“Memang kalau dilihat dari nilainya, anggaran Rp1,3 miliar yang diajukan bisa terbilang sangat kurang, sehingga ada beberapa item yang harus kita kurangi. Namun pada intinya kita yakin bahwa anggaran tersebut tetap akan dicairkan oleh Pemprov dan masih ada waktu 1 bulan hingga batas akhir pencairan yakni bulan Desember. Oleh karena itu, kita ingin bertemu dengan Gubernur untuk menyelesaikan permasalahan ini dan berharap kami bisa diterima untuk audensi walaupun tanpa ketua umum.,” bebernya.
Menyikapi pernyataan Kadispora Kalteng saat pelaksanaan Rapkerprov KONI Tahun 2022, yang menyatakan bahwa KONI kurang berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah daerah, ia menegaskan KONI Kalteng tetap solid dan roda kegiatan maupun administrasi tetap dijalankan walaupun oleh ketua harian.
“Mohon Pemerintah daerah memahami bahwa sesuai administrasi dan AD-ART, ada ketua harian yang menjalankan berbagai program KONI. Sehingga kita memohon perhatian karena selama ini kita tetap bekerja walaupun ketua umum sedang berhalangan yang artinya KONI Kalteng tetap berjalan sesuai koridor yang ada, yakni berpegang pada AD-ART,” tutupnya. (Ina)
