Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan Dinilai Sangat Kontraproduktif

Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan
Fauzi Amro, Politisi Nasdem

JAKARTA,Kalteng.co – Pemerintah berencana akan menjadikan bahan pokok atau sembako serta biaya pendidikan untuk dikenakan sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Wacana tersebut menuai penolakan dari banyak anggota DPR-RI.

Salah satunya Ketua Kapoksi Fraksi Nasdem Komisi XI DPR-RI yang membidangi masalah keuangan, Fauzi H Amro M,Si.

Baca Juga:  Momentum Enam Dekade Golkar Harus Menang

Menurut Fauzi, kebijakan tersebut sangat kontraproduktif dengan program pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi di masa pandemi.

“Kebijakan ini sangat tidak tepat di laksanakan saat ini, mengingatkan masyarakat masih di perhadapkan pada kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Daya beli masyarakat saat ini belum pulih.

Nah kalau sembako di kenai pajak, otomatis harga barang-barang di tingkat konsumen juga akan ikut naik, sehingga daya beli akan kembali tertekan, padahal daya beli ini di butuhkan untuk pulih dari pandemi COVID-19,”ujarnya Fauzi dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (13/6/2021).

Baca Juga:  Menko Airlangga : Covid-19 Berkurang, Waspada Even Nasional dan Nataru