Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan Dinilai Sangat Kontraproduktif

JAKARTA,Kalteng.co - Pemerintah berencana akan menjadikan bahan pokok atau sembako serta biaya pendidikan untuk dikenakan sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)Wacana tersebut menuai penolakan dari banyak anggota DPR-RI. Salah satunya Ketua Kapoksi Fraksi Nasdem Komisi XI DPR-RI yang membidangi masalah keuangan, Fauzi H Amro M,Si. Menurut Fauzi, kebijakan tersebut sangat kontraproduktif dengan program pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi di masa pandemi. “Kebijakan ini sangat tidak tepat di laksanakan saat ini, mengingatkan masyarakat masih di perhadapkan pada kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Daya beli masyarakat saat ini belum pulih. Nah kalau sembako di kenai pajak, otomatis harga barang-barang di tingkat konsumen juga akan ikut naik, sehingga daya beli akan kembali tertekan, padahal daya beli ini di butuhkan untuk pulih dari pandemi COVID-19,”ujarnya Fauzi dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (13/6/2021). Seharusnya Kebijakan Pemerintah Hadir Meringankan Beban Rakyat Di katakan kalau sembako dan biaya sekolah atau pendidikan di kenai pajak PPN akan semakin menyulitkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang serba susah. Seharusnya kebijakan Pemerintah hadir meringankan beban rakyat bukan menyusahkan rakyat. Sembako merupakan komoditas yang penting bagi masyarakat, demikian halnya pendidikan, itu adalah hak asasi yang di jamin Undang-Undang, tak boleh di liberalisasi di serahkan pada mekanisme pasar. Negara mesti hadir dalam pelayanan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau. Beberapa waktu lalu, Pemerintah memberikan stimulus Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas pembelian mobil baru (PPnBM) di kurangi bahkan sampai 0%. Tapi rakyat malah di kenai pajak sembako dan biaya pendidikan ikut di pajaki. Kebijakan ini sangat tidak adil, karena targetnya menyasar ekonomi kecil ke bawah. “Karenanya, kami Fraksi Nasdem DPR-RI solid menolak kebijakan pajak sembako dan pajak biaya pendidikan karena akan semakin membebani ekonomi rakyat dan makin membuat daya beli masyarakat semakin tertekan,”tegas alumnus HMI ini. Kemenkeu dan Pemerintah Mestinya Lebih Kreatif Dalam Menambal Kekurangan APBN Alumnus IPB ini mendesak Pemerintah sesegera menarik dan membatalkan draf revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) terkait pengenaan PPN bahan pokok dan biaya pendidikan. Menurutnya, dampak dari penerapan PPN ini bukan saja membebani masyarakat kelas menengah ke bawah, namun berpotensi dapat meningkatkan angka kemiskinan, serta kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi . “Hingga saat ini Komisi XI DPR-RI belum mendapatkan draf mengenai perubahan ketentuan umum perpajakan, mungkin drafnya masih berada pada Pimpinan DPR-RI, namun saya sudah mendengar keluhan masyarakat akan rencana tersebut. Sehingga kami sebagai wakil rakyat akan menolak jika ketentuan pajak tersebut membebani masyarakat,”terangnya. Fauzi menyarankan, Kemenkeu dan Pemerintah mestinya lebih kreatif dalam menambal kekurangan APBN di sektor pajak tapi bukan dengan cara menarik pajak sembako dan biaya pendidikan. Misalnya mencari sumber pendapatan lain misalnya mengejar pajak perusahan-perusahaan teknologi yang beroperasi di Indonesia seperti Google, Facebook, Instgram, Twitter, Netflix dan lain-lain serta pajak Pajak Penghasilan (PPh) bagi pelaku ecommerce atau toko online, marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Gojek, Grab dan lain-lain. Semua Wajib Pajak Terdata Dengan Baik Kedua, Pemerintah juga bisa memangkas gaji para Direksi dan Komisaris BUMN yang di kenal cukup besar bahkan mencapai miliar rupiah dalam setahun. Kemudian Kemenkue juga mesti melakukan reformasi dan memperbaiki sistem data base perpajakan melalui digitalisasi pajak, sehingga semua wajib pajak terdata dengan baik dan memudahkan pegawai pajak untuk menarik pajak. Selain itu, penerimaan pajak masih bisa di genjot dengan cara selain menaikkan tarifnya, mengingat harga komoditas di internasional juga sudah mulai membaik. Penerimaan dari sisi pabean juga menunjukkan tren positif, jadi pilihan menaikkan tarif itu pilihan tepat untuk mengenjot pendapatan pajak. “Jadi tak perlu sembako dan biaya pendidikan di kenai pajak. Terlebih di saat masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi Covid-19,”tandasnya. (tur)

Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan Dinilai Sangat Kontraproduktif

Semua Wajib Pajak Terdata Dengan Baik

Azuba

Palangka Raya Capai Suhu Tertinggi se-Indonesia, Ini Anjuran Wali Kota

Letkol Heri Pujiyanto Wafat, Duka Selimuti Korem 102/Panju Panjung

Judul Sensasional, Apa Pesan Sebenarnya “Pesta Babi”? Film Dokumenter yang Picu Ketegangan di Kota Ternate

PANTAS Genggam Tiket Pilkada

Gedung Dewan Disterilkan, 117 Pegawai Di-Rapid Test

Buruh Perkebunan dan Pertambangan Sasaran Bandar

Semua Wajib Pajak Terdata Dengan Baik

Azuba

Ribuan Warga Kotim Divaksin dalam Sehari

49 Preman di Tanjung Priok Langsung Ditangkap

Related Articles

Ada Unsur Rap! Simak Fakta Menarik di Balik Proses Kreatif Lagu ‘Sederhana’ Sheila on 7

Wasekum KONI Seruyan Pantau Seleksi Futsal Porprov

Prediksi Persis Solo vs Persebaya Surabaya: Laga Hidup Mati Laskar Sambernyawa di Manahan

Pertamina Sebut Sudah Pasok 205 Kiloliter Pertamax ke Palangka Raya: Hari Ini (Sabtu) Antrean Panjang di SPBU Masih Terjadi!