Wagub Kalteng: Anggaran Jalan Hayaping-Patung Perlu Dikaji Ulang, Harus Seimbang Teknis dan Kepentingan Masyarakat
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Polemik anggaran proyek pembangunan jalan provinsi ruas Hayaping–Patung di Kabupaten Barito Timur kembali mencuat dalam Rapat Paripurna ke-21 DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin (25/8/2025). Dari semula lebih dari Rp37 miliar, dana proyek tersebut mengalami pemangkasan drastis hingga tersisa Rp5,9 miliar setelah di lakukan adendum.
Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, menegaskan bahwa persoalan tersebut harus di kaji ulang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik teknis, politis, maupun kepentingan masyarakat. “Skala prioritas harus di lihat. Dengan pertimbangan matang, secara teknis nanti kita sinkronkan bersama pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Ada tim teknis dari Dinas PU yang akan mengecek langsung,” kata Edy usai rapat.
Edy juga meminta DPRD bersama tim pemerintah daerah membahas lebih lanjut persoalan itu dalam pembahasan APBD Perubahan 2025. “Ini masih tahap rancangan. KUA-PPAS sudah, sekarang tinggal APBD. Silakan di bahas, waktunya cukup panjang, masih Agustus, jadi masih ada ruang untuk di dalami,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan perlunya memperhatikan dampak pembangunan jalan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. “Aspek politisnya di cek, begitu juga kepentingan masyarakat. Kalau memang jalan itu berpengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi, tentu harus jadi pertimbangan,” tambah Edy.
Ini Jalan Provinsi, Bukan Jalan Kabupaten
Sementara itu, anggota DPRD Kalteng Ampera A.Y. Mebas melakukan interupsi dalam rapat paripurna yang di pimpin Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong. Ampera menyoroti tajam pemangkasan anggaran jalan Hayaping–Patung yang di nilainya merugikan daerah.
“Dari Rp30 miliar di tambah Rp7,5 miliar, lalu di potong Rp20 miliar, sekarang di adendum jadi Rp5,9 miliar. Kalau begini saya tidak terima. Anggaran harus di kembalikan minimal ke Rp20 miliar agar pembangunan di Barito Timur benar-benar terasa,” tegas Ampera.
Sebelumnya, pada Kamis (14/8/2025), Ampera juga menyampaikan kritik keras atas penyusutan nilai proyek tersebut. Ia menyebut anggaran awal Rp37 miliar lebih anjlok menjadi Rp19–20 miliar saat di lelang, kemudian kembali terpangkas hingga hanya Rp5,9 miliar. “Sudah bertahun-tahun, ini jalan provinsi, bukan jalan kabupaten. Dengan anggaran yang terus di pangkas, kualitas pembangunannya jelas di ragukan,” ujarnya.
Ampera menambahkan, seluruh dana pokok pikiran (pokir) miliknya sebesar lebih dari Rp7 miliar telah ia alokasikan untuk pembangunan jalan tersebut. Namun, ia kecewa karena setelah adendum, nilai proyek justru lebih kecil dari total pokir yang ia perjuangkan. “Pokir saya saja Rp7 miliar lebih, kok malah jadi Rp5,9 miliar. Ini kan aneh,” pungkasnya. (pra)
EDITOR: TOPAN
